Polling Pilkada Sumbar 2020

Kamis, 30 April 2020

Ketua DPRD Rohul Sambut Warga Tergabung PMI Perjuangan Berbagi Sembako Covid-19, Wakil Ketua Tidak Terima

Foto Sejumlah masyarakat tergabung PMI Perjuangan bagi sembako 12,6 R ke Ketua DPRD Rohul Novliwanda, sebagai sindiran tudingan lambannya eksekutif dan legislatif menangani COVID 19 di Rohul dan Wakil Ketua  M.Syahril Topan saat protes
ROKAN HULU(SP)-  Sebagai bentuk menyampaikan kritik juga sindiran sebagai tudingan, atas lambannya kinerja pemerintah juga legislatif dalam penanganan Corona Virus Desease atau Covid-19 di Rokan Hulu (Rohul), Riau, sejumlah beberapa warga juga aktifis  datangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul Kamis (30/4/2020) sore.

Kedatangan sejumlah masyarakat tersebut tergabung Persatuan Masyarakat Indonesia (PMI) Perjuangan diKantor DPRD yang beralamat di jalan Panglima Sulung Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah untuk berbagi paket sembako, mereka pun disambut dengan tenang dan ramah oleh Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra, ST.

Perwakilan PMI Perjuangan Umri Hasibuan menegaskan, bantuan sembako yang mereka bawa untuk dibagikan itu, sudah diberi nama masing-masing anggota DPRD juga penerima lainnya, berisi beras tiga sendok, masker satu helai, telur puyuh dua butir dan mie instan merek Intermie satu bungkus.

Menurut mereka, berbagi sembako yang disampaikan itu, sebagai bentuk kritikan juga sindiran, atas lambannya kinerja pemerintah dan legislatif dalam penanggulangan dampak  Covid-19, padahal Pemerintah sendiri khususnya Pemkab Rokan Hulu terus menyampaikan himbauan, sedangkan dampak ekonomi dan penghasilan masyarakat tidak serius untuk dipikirkan.

"Kita datang ke DPRD Rohul untuk beri sumbangan sembako, ini bentuk kritikan karena lambannya kinerja pemerintah baik eksektutif, yudikatif dan legislatif di Rohul," kata Umri.

Bantuan yang sudah dibungkus pelastik , diberi tulisan 'biaya Anggaran Rp12,6 R  atau Rupiah tanpa mark Up". Juga adanya pesan bertuliskan "Dari Anggaran Dapur Rakyat, Jangan Rebutan, Malu Kita". Bantuan  simbolis diserahkan ke Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra.

Tegas Umri, sumbangan tersebut simbol serta bentuk keresahan lambannya kinerja pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat.

Dirinya juga menilai, Pemkab Rohul sudah mencairkan anggaran penanganan COVID-19 tahap 1 Rp12,6 miliar, namun bagaimana penggunaannya masih belum jelas dan belum dirasakan masyarakat terdampak COVID-19 di Rohul.

"Anggaran sudah disiapkan, kepala daerah juga sudah menyampaikan anggaran untuk membantu kesulitan masyarakat,"

"Tapi sampai saat ini, masyarakat masih kesulitan dan bertanya bantuan dari pemerintah, jangan sekedar omongan saja," tegas Umri.

PMI Perjuangan akan datang lagi ke kantor dewan untuk menyalurkan kritik selanjutnya, hingga ada kejelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Sumbangan sembako juga diberikan ke Bupati Rohul H.Sukiman dan Sekda Abdul Haris, dititipkan melalui Sekwan DPRD Budhia Kasino.

Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra saat menerima Masyarakat PMI Perjuangan mengatakan, dirinya mengapresiasi kritik oleh PMI Perjuangan tersebut. Sepanjang itu masih dalam koridor yang tepat, dirinya akan menerima kritikan dalam bentuk apapun dari masyarakat Rohul.

"Sampai saat ini, memang kita akui penanganan COVID 19 di Rohul lamban karena terkendala aturan dari pusat yang berbelit-belit," ucapnya.

Ditambahkan Novliwanda, DPRD Rohul sudah mendorong kinerja Pemkab Rohul untuk mempercepat penanganan masalah tersebut. Diakuinya, secara regulasi pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa dengan alasan karena itu merupakan domain pemerintah pusat.

"Kita tidak bisa mengotak-atik masalah aturan, karena aturan itu dari pusat dan pembahasannya di pusat dan tidak bisa dilakukan di daerah," tegasnya.

Namun berbagi sembako dari warga PMI Perjuangan tersebut mendapat protes  keras dari Wakil Ketua DPRD Rohul M.Syahril Topan. Dirinya sempat marah dan mengaku dirinya tidak terima dengan sumbangan yang diberikan itu, bahkan ada ditulis disembako nama langsung anggota DPRD Rohul.

Topan menganggap itu bukan kritikan, namun penghinaan. Bila mau mengkritik jangan ditulis nama di bungkus sumbangan. Karena Itu sama saja menganggap semua anggota dewan tidak berbuat, sementara dirinya dan sejumlah anggota DPRD sudah berbuat, hanya saja tidak dibesar-besarkan di Media meski ada beberapa dewan dari Fraksi sudah Ekspose.

"Seharusnya kritikan disampaikan dengan baik, saya tidak terima diperlakukan seperti ini, saya merasa jika hal tersebut adalah penghinaan bagi diri saya selaku anggota legislatif," ungkapnya dengan kesal

Aksi akhirnya selesai, setelah rombongan PMI Perjuangan pergi meninggalkan ruangan DPRD juga M.Syahril Topan pergi meninggalkan PMI Perjuangan walaupun sempat terjadi adu argumen.(Fah/Tim/Rls)


0 komentar:

Posting Komentar