Polling Pilkada Sumbar 2020

Rabu, 15 April 2020

Terkait LKPJ Pemkab Rohul TA 2019, Ketua DPRD Diharap Untuk Menggali Potensi PAD Yang Ada

Foto Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra, ST saat diwawancara wartawan hebatriau.com.
ROKAN HULU(SP) - Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Novliwanda Ade Putra, mendorong dengan semangat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk terus menggali potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetiap tahun termasuk di tahun 2020 ini untuk dilaksanakan semaksimal mungkin.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Rokan Hulu dua periode ini menjawab wawancara reporter media ini Rabu, (15/4/2020) usai memimpin rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemkab Rokan Hulu yang sudah disampaikan Bupati H. Sukiman, Selasa, (13/4) belum lama ini melalui paripurna.

Yang mana, LKPJ merupakan Pertanggungjawaban Pemerintah oleh Kepala Daerah, yang harus di sampaikan untuk dilakukan evaluasi, pengawasan dan pembahasan oleh DPRD. Sehingga dari LKPJ itu, lahir rekomendasi-rekomendasi dari pembahasan yang perlu nanti diberikan.

"Ya, setelah disampaiikan oleh saudara Bupati, kita dari DPRD Rokan Hulu bekerja dengan melakukan evaluasi, kalau ada kekurangan-kekurangan nanti pada LKPJ tersebut, tentu DPRD memberi rekomendasi untuk dilakukan perbaikan," kata Ketua DPRD Rohul dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Lanjut yang akrab disapa Wanda ini, terkait PAD ada beberapa faktor, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Sebenarnya keinginan DPRD bagaimana PAD Rokan Hulu dapat terus ditingkatkan, karena Badan Pendapatan Daerah (Bapennda) sudah tersendiri, artinya ada lebih leluasa menggali potensi PAD tersebut.

"Akan tetapi, tentu membutuhkan waktu, termasuk pada tahun sekarang ini, kita tahu sendiri lesunya perokonomian makro dan mikro, tentu ini juga akan mempengaruhi PAD kita. Namun kita DPRD melakukan pengawasan dan mendorong Pemerintah Kabupaten Rokan untuk terus menggali potensi-potensi PAD yang ada,"mintanya.

Berita sebelumnya, DPRD Rokan Hulu Rapat paripurna Penyampaian Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Rokan Hulu untuk Anggaran Tahun 2019 lalu.

Sesuai pantauan reporter media ini, karena saat ini pandemi Corona Virus Desease atau Covid-19, sebelum paripurna dimulai, Bupati Rokan Hulu H.Sukiman, Pimpinan dan Anggota DPRD serta undangan lainnya mengikuti protokoler Kesehatan dengan mencuci tangan, tes suhu panas badan dan dipersilahkan untuk memakai masker dan selama paripurna itu diterapkan Social Distancing atau Pencegahan Covid-19 non medis.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra, ST didampingi Wakil Ketua Nono Patria Pratama, SE Muhammad Syahril Topan, ST dihadiri Bupati H. Sukiman, 255 Anggota DPRD dari perwakilan Fraksi. Ada sekwan Drs.Budhia Kasino, perwakilan Dandim, Undangan lainnya diawali laporan Protokoler DPRD setempat, Selasa, (14/4/2020) dan langsung dibuka oleh Pimpinan Rapat Paripurna.

Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Rohul H Sukiman menjabarkan secara garis besar terkait LKPJ APBD TA 2019 atas
amanat Undang-undang (UU) tentang keuangan Negara.

"LKPJ laporan pengelolaan keuangan daerah Rokan Hulu Tahun Anggaran 2019, merupakan LKPJ ke empat Kepala Daerah periode 2016-2021 yang bersifat audit yang saat ini sedang dalam proses audit di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau," kata Sukiman.

Lanjutnya secara umum Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2019, Rp 1.903.399. 996. 643.49. Realisasi sekitar sebesar Rp 1.734.815.365.605.67 terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Produksi terpisah, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari dana perimbangan sebesar Rp 1.223.357.963.000. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 341.597.994 549 .57. Untuk PAD Rp 160.217.013.093.7, total Silpa Rp 9.345.396.300.71.

Untuk belanja tidak langsung Rp  892.027.573.964.94, dengan realisasi Rp 847.386.328.764.70. Belanja langsung sebedar Rp. 1.500.340.392.162.56, sedangkan realisasi Rp 883.657.693.426.26.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, sedangkan APBD TA 2019,  terjadi beberapa hal yang tak dapat dilaksanakannya setelah APBDP 2019.

"Adanya perubahan dari kebijakan umum pada APBD TA 2019 khususnya penerimaan daerah dari pemerintah pusat. Sehingga dari total  PAD dari TA 2016-2018 berada pada Lukuatif," kata Bupati Sukiman dalam laporannya yang dilanjutkan penyerahan bundelan LKPJ tersebut diterima Pimpinan Paripurna dan langsung ditutup dilanjutkan pada agenda berikutnya, paripurna perubahan jadwal banmus.(Fah/Tim).



0 komentar:

Posting Komentar