Polling Pilkada Sumbar 2020

Kamis, 14 Mei 2020

Diminta Kementrian ART, BPN RI Tidak Perpanjang HGU dan Ukur Ulang Lahan PT SJI Nusa Kota Lama.

ROKAN HULU(SP) - Diduga garap lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) Aliansi Masyarkat Adat (AMA) Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau Minta Pemerintah Daerah dan Pusat Kementrian ATR BPN RI  tidak perpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sumber Jaya Indah Nusa yang ada diwilayah Kelurahan Kota Lama.

Tidak itu saja, AMA meminta juga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, baik BPN dan Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) untuk mengukur ulang lahan milik PT. SJI Nusa Coy yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit tersebut.

Tarmilin Pengurus Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Kecamatan Kunto Darussalam menduga ada kurang lebih 900 hektar lahan perusahaan yang di temui di HGU perusahaan itu.

"Di duga Ada kurang lebih 900 hektar lokasi pabrik pengolahan buah kelapa sawit, tidak di temui dalam HGU perusahaan itu. Pemerintah di minta harus menjelaskan kepada masyarakat terkait hal ini," tegas Tarmilin.

Dia menjelaskan, sudah kurang lebih dari 32 tahun perusahaan PT. SJI Nusa  itu menguasai tanah ulayat Kota Lama, sampai saat ini Pola Kemitraan Kebun Plasma pun tak kunjung di penuhi oleh pemilik perusahaan itu.

Dan ini juga di landasi dengan peraturan undang undang tentang hak kemenakan dan masyarakat secara umum nya untuk mendapatkan kebun plasma demi kelangsungan hidup minimal 20% dari areal luas areal nya diantaranya :
1.perpres no. 86 tahun 2018
2.permen ATR/BPN no.7 2017
3.pementan no.98 /pementan/OT/140/09/2013
4.UU no 39 tahun2014

Sementara itu, Ilham aktifis Gerakan  Aliansi Masyarakat Adat Kota Lama mengatakan "tuan rumah tak akan berunding dengan maling di rumahnya".

"Saya ambil pepatah buya hamka, tuan rumah takkan berunding dengan maling di rumah nya. Maksud dari pepatah itu adalah pemerintah harus tegas menindak mafia mafia tanah yg mengambil hak masyarkat adat,"Ucap Ilham.

Ilham sangat apresiasi kepada pemerintah terkait temuan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menertibkan kebun kelapa sawit ilegal. Kebun sawit yang akan ditertibkan pemerintah cukup luas yakni 1.2 juta hektar yang tersebar di berbagai wilayah yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarkat

Penertiban kebun sawit ilegal ini juga merupakan hasil temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana lembaga antirusuah itu menyelidiki bahwa kebun lebih dari 1,2 juta hektar di Riau tanpa izin pemerintah alias hektar ilegal.

Hasil penelusuran ada sekitar 1,2 juta hektar kebun sawit ilegal. Tapi bisa lebih bisa juga kurang dari segitu," kata Syamsuar dalam rapat di Kantor Gubernur Riau Jalan Jendral Sudirman Senin (12/8/2019).kutip news.okezone.com

"Jadi saya berharap tim pemerintah Provinsi Riau turun ke Kota Lama Kunto Darussalam agar kiranya menindak lanjuti HGU perusahaan  ini. jJka terjadi kelebihan dari garapan HGU perusahaan pemerintah dapat mencabut izin HGU nya dan memgembalikan nya ke masyarkat adat, tidak pandang bulu siapapun di balik perusahaan ini, agar tidak menjadi konflik di tengah masyarkat adat nantinya,"Tutur Ilham.

Lanjutnya, pemerintah harus transparan terhadap HGU perusahaan yang ada di Kunto Darussalam dan mengingatkan kewajiban perusahaan tentang pola kemitraan untuk kehidupan masyarakat tempatan sesuai undang undang yang berlaku.

Pemerintahlah yang melindungi masyarkat untuk hak dan kedudukan nya, bukan melindungi pengusaha asing dan mafia tanah di negeri ini," lantang nya. (Fah/Tim).

0 komentar:

Posting Komentar