Polling Pilkada Sumbar 2020

Jumat, 08 Mei 2020

Ini Penjelasan DLH dan DPMPTSP Rohul Terkait Galian C. Dinilai Pemprov Riau Memperlambat Pengurus Izin

ROKAN HULU(SP) - Tanggapi Konfirmasi tentang surat dari Yayasan Bening Nusantara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu, mengakui semua jenis Kuari atau Galian C yang beroperasi di wilayahnya tidak ada yang memiliki izin eksplorasi /eksploitasi (izin operasional) dari Dinas ESDM/DPMPTSP Provinsi Riau.

"Tidak ada satu pun KUARI di Rohul yang beroperasional sekarang memiliki izin eksplorasi/eksploitasi (izin operasional) dari Dinas ESDM/DPMPTSP Provinsi Riau. Kaluu pun dulu pernah punya izin operasional dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rohul, semuanya sudah habis masa berlakunya,' Kabid Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Rokan Hulu Muzayyinul Arifin menjawab konfirmasi media ini Jum'at, (8/5/2020) melalui pesan WhatsApp nya

Lanjutnya menjelaskan,  kewenangan DLH Rohul hanya dalam menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL untuk penerbitan izin lingkungan yang kewenangannya di DPMPTSP Rohul.

"Sejak berlakunya Permen ESDM No. 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka DLH sudah tidak pernah lagi menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL (tepatnya sejak tahun lalu),

Karena proses awalnya menurut ketentuan itu bukan lagi dari DLH ROHUL tapi dimulai dari DPMPTSP/ Dinas ESDM Provinsi Riau. Dan itu, belum ada satu pun KUARI yang berhasil lolos pengurusan izinnya karena dianggap pengurusan izinnya.

"Ya, kalau memperhatikan pemenuhan perizinan maka kuari-kuari tersebut beroperasional telah melanggar UU 32 TH 2009 ttg PPLH, karena disamping tidak memiliki izin lingkungan juga telah menyebab kerusakan lingkungan hidup, dan perlu adanya tindakan bersama dari dinas- dinas terkait untuk secara bersama menangani masalah ini," jelas Muzayyinul

Muzayyinul menambahkan, bahan sirtu, dari satu sisi penambangan telah melanggar peraturan, tapi di sisi lain sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang penghasil terbesarnya berasal dari Rohul.

"DLH Rohul tetap menindaklanjuti setiap adanya pengaduan masyarakat menyangkut operasional KUARI apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan," tulisnya melalui pesan WhatsApp nya lagi.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis-PMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Gorneng S.Sos, M.Si menjawab Konfirmasi media ini terkait izin Galian C tersebut, sepengatahuannya belum ada. "Setau saya belum ada,' katanya.

Saat ditanya apa langkah dan tindakan pada Kuari -kuari itu, kata mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Rohul ini, penanganan ini perlu tim terpadu, untuk di daerah dibawah koordinator Dinas Lingkungan Hidup, karena menyangkut perusakan lingkungan & Dinas Perhubungan mengenai jalan.

"Kemudian kita akan melihat apakah ada perizinan mereka," jelas Kadis DPMPTSP Rohul.

Ditanya lagi sesuai hasil Konfirmasi di DLH Rohul, menyebutkan belum ada yang mengurus izin, jelas Gorneng ada dua Kuari yang sudah direkom ke Dinas  terkait Provinsi Riau untuk diterbitkan izinnya

"Sekarang sudah ada 2 kuari yang kita rekomendasikan ke Provinsi untuk pembuatan izin, minggu kemaren. Kemudian Bupati sudah  membuat Surat Edaran ke pengusaha Kuari agar segera mengurus izin," pungkasnya.

Saat di konfirmasi kepada Kabid DLH Kabupaten Rokan Hulu T. Omar Krishna Adiwinata, sesuai apa yang disampaikan Pak Muzayyinul sudah tepat.

"Setahu saya yang disampaikan tentang izin kuari oleh pak Muzainul tu sudah tepat bang," tulis Kabid DLH melalui pesan WhatsApp nya.

Saat ditanya ada dua Kuari yang direkom Dinas PMPTSP Rohul ke Dinas Provinsi Riau, kata Kabid DLH Rohul, Dinas PMPTSP Rohul  yang lebih tahu.

"Tentang Rekom ke Pemprov Riau, Dinas PMPTSP Rohul  yang lebih tahu bang," sebut Kabid DLH Omar: T. Omar Krishna Adiwinata

Untuk diketahui setelah diterbitkannya UU No 23 Tahun 2014, ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Di antara beberapa kewenangan tersebut yakni kewenangan mengeluarkan izin pertambangan Galian C dan perizinan zona laut 0-12 mil.

UU ini semenjak Oktober 2014 lalu, kini sudah 6 tahun, sepertinya Pemerintah Provinsi Riau dinilai lamban dalam melakukan penyesuaian, sehingga diduga sengaja menjebak Pengusaha Galian C untuk disalahkan terus terkait perizinannya.

Seharusnya pemerintah Provinsi Khususnya Riau yang melakukan langkah kongkrit dalam pengurusan dipermudah, tidak mempersulit warga Pengusaha Galian C, sehingga Kabupaten, Kota dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya masing-masing dari berbagai Galian C tersebut.
(Fah/Tim).

0 komentar:

Posting Komentar