Polling Pilkada Sumbar 2020

Hosting Unlimited Indonesia

Jumat, 29 Mei 2020

Terkait Data Pribadi Pasien Positif Sijunjung Tersebar Di Media Sosial, Ini Kata Bupati Yuswir Arifin

Sijunjung (SP) - Sebagaimana kita ketahui menyebarluaskan data pribadi pasien corona bisa dikenakan hukuman penjara. Hal itu tertuang pada pasal 26 dan pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE),"Bahwa tidak boleh orang sembarangan membeberkan data pribadi ke publik tanpa izin, bila perbuatan melawan hukum itu terbukti, dapat diancam 4 tahun penjara dan denda Rp 750 juta".

Atas Keteledoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Bupati Yuswir Arifin sangat menyesalkan data pribadi delapan pasien positif Covid-19 tersebar di media sosial.

“Saya amat menyesalkan data pribadi pasien disebarkan di media sosial, termasuk data keluarganya. Orang yang terinfeksi covid-19 bukanlah aib, ini adalah layaknya orang sakit, membutuhkan dukungan dan semangat dari orang-orang sekitar,” ujar Bupati kepada Sumaterapos.co.id dikediamannya di pasar inpres muaro, Jumat (28/5).

Untuk itu, perlu bantuan kita semua untuk menyikapi kondisi ini dengan benar terhadap pasien yang terinfeksi covid-19.

“Jangan saling menyalahkan, tidak ada orang yang mau sakit. Seharusnya kita yang sehat membantu dan memberikan dukungan, bukan mengucilkan termasuk keluarga mereka,” tegas Bupati.

Bupati menghimbau kepada masyarakat Sijunjung terutama ASN untuk lebih cerdas dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena perlindungan atas identitas pribadi telah dijamin dalam Undang-Undang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sijunjung, Rizal Efendi, SE menyebutkan kerahasiaan identitas pasien telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (“UU Kesehatan”) dan Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”).

"Pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi,"pungkasnya.(Dicko)

0 komentar:

Posting Komentar