Polling Pilkada Sumbar 2020

Jumat, 08 Mei 2020

Terkait Galian C Diduga Pengerusak Saja, YBN Surati Bupati Rohul, Somasi Kades dan Pengusaha

Foto Ketua YBN Indra Ramos, SHI dan lokasi pertambangan galian C.
ROKAN HULU(SP) -  Menyikapi pengaduan  masyarakat kepada Yayasan Bening Nusantara tentang dugaan pencemaran lingkungan dan rusaknya fasilitas umum jalan yang semakin hari semakin parah maka hal ini segera melaporkan kepada Bupati Rokan Hulu.

Laporan ini sudah disampaikan ke Bupati pada tanggal  5 Mei 2020 dengan nomor surat 16/YBN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020. Dalam surat tersebut diberitahukan kepada Bupati bahwa, operasi Pertambangan galian C  di Rokan Hulu khususnya di Ujungbatu telah meresahkan masyarakat.

"Sebagian besar pertambangan tersebut tanpa izin hanya mengandalkan rekomendasi kepala desa. Hal ini sangat disayangkan dan membuat kita prihatin," demikian disampaikan Ketua YBN Indra Ramos, S.Hi Kepada reperter media ini Kamis, (7/5/2020) malam di Pasirpengaraian.

Jelasnya, YBN melihat ini bentuk pelanggaran serius yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan sebab, diduga telah melanggar  UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan setiap usaha pertambangan harus ada izin lingkungannya.

"Kalau tidak ada  izin dipastikan perusahaan tersebut diduga merusak lingkungan dan diindikasi melakukan penggelapan terhadap pendapatan negara," ungkap Indra Ramos.

Berdasarkan observasi YBN operasi pertambangan galian C sepanjang jalan Ngaso- Pagaran Tapah, diduga tidak ada izin dan sebagiannya telah mencemarkan air sungai ngaso sebab mereka eksplorasi pasir dan batu dari sempadan sungai.

Pencemaran udara juga bisa dilihat dan dirasakan dengan melihat debu yang beterbangan dijalan raya bekas limbah galian C yang berserakan ditengah jalan raya yang tentunya akan terjadi polusi udara.

Menyikapi pertambangan ilegal dan pencemaran lingkungan ini, YBN juga telah mensomasi Kepala Desa untuk mencabut rekomendasi pertambangan dan juga
mensomasi perusahaan pertambangan agar menghentikan operasinya.

Kepada Bupati, YBN juga berharap untuk segera melakukan upaya hukum terhadap pencemaran lingkungan tersebut. Kalau operasiol pertambangan tersebut masih jalan juga.Maka YBN akan melakukan gugatan perdata dan pidana sebagaimana diatur dalam UU pertambangan dan UUPPLH kepada pihak terkait baik itu perusahaan pertambangan maupun kepala desa yang merekomendasikan perusahaan tersebut.

"Di sisi ekonomi pun juga tak banyak berpengaruh kepada ekonomi masyarakat, sebab rata rata pengusaha pertambangan tersebut adalah konglomerat, pejabat negara termasuk calon Bupati. Masyarakat hanya kebagian debu dan lumpur saja," terangnya. (Fah/Tim).



0 komentar:

Posting Komentar