Polling Pilkada Sumbar 2020

Selasa, 12 Mei 2020

Terkait Izin Galian C di Rohul, Gubri dan Wagubri Tak Jawab Konfirmasi Wartawan

Foto Konfirmasi reperter media ini kepada Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau.
ROKAN HULU(SP) - Hingga berita ini di-update, Bapak Gubernur Riau Drs H.Syamsuar, M.Si dan Bapak Wakil Gubernur Riau Edi Natar belum membalas Konfirmasi media ini terkait solusi dan pentunjuk pada pengurusan izin pertambangan Galian C atau Kuari yang sudah ditarik kewenangan dari Kabupaten, kota ke Provinsi, sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 lalu.

Konfirmasi media ini, sejak Minggu, (10/5) hingga sekarang (12/5) tak ada jawaban dari orng nomor 1 dan nomor 2 di Provinsi Riau tersebut. Ini Konfirmasi reperter media ini, Selamat Siang Bapak Gubernur dan Bapak, maaf pak, saya nama Fahrin Waruwu wartawan media online Hebatriau.com biro Kabupaten Rokan Hulu, terkait marak Operasi tanpa ada izin sesuai data Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Sementara lokasi Galian C-nya Lingkungan Rusak, hingga jalan rusak akibat kelebihan muatan material dari Galian C yang dibawa di pembangunan jalan Tol Pekanbaru - Dumai dan ke Lakosi lain. Sementara Kabupaten Rokan Hulu tidak mendapatkan PAD dari Galian C ini, karena izin tak ada, yang izinnya Sekarang di Pemprov Riau berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 lalu. Galian C se Riau sudah 5 tahun ini pengusaha nya tak miliki izin operasional

"Kami dari Media Online Hebatriau.com memohon untuk konfirmasi Bapak Gubernur Riau, solusinya dan pentunjuk nya," tulis media ini di Nomor WhatsApp pribadi Gubri dan Wagubri yang ada foto ke dua Penjabat nomor 1 dan 2 di Riau itu.

Berita sebelummya, Anggota DPRD Rokan Hulu, Karneng Dimara Lubis, menanggapi terkait perizinan Pertambangan Galian C atau Kuari diwilayah tersebut yang hingga kini belum ada solusi, meski sudah 6 tahun Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, sudah diterbitkan tentang Perizinan Galian C yang sebelumnya tanggung jawab kabupaten/kota, sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Karneng Dimara Lubis  Komisi I  DPRD Rokan Hulu dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, salah satu kendala pendukung untuk  Galian C ini tentang  Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu, namun Perda RTRW sudah selesai dan sudah diketok palu oleh DPRD Rokan Hulu belum lama in. Saat ini kendala tidak ada waktu dari Pemprov Riau dalam hal konsultasi, mungkin karena sekarang ini sedang Pandemi Corona Virus Desease atau Covid-19.

"Setelah RTRW di ketok palu belum lama ini disahkan, kita mau konsultasi ke Pemprov Riau, Dinas terkait mereka red. belum ada waktu soal perizinan, untuk itu kita meminta Pemprov Riau untuk secepatnya mencari solusi perizinan Galian C ini khusus di Rokan Hulu, yang saat ini para pengusaha nya beroperasi tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Karneng Dimara Lubis.

Sedangkan, Kabid Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Rokan Hulu Muzayyinul Arifin mengakui semua jenis Kuari atau Galian C yang beroperasi di wilayahnya tidak ada yang memiliki izin eksplorasi /eksploitasi (izin operasional) dari Dinas ESDM/DPMPTSP Provinsi Riau.

"Tidak ada satu pun KUARI di Rohul yang beroperasional sekarang memiliki izin eksplorasi/eksploitasi (izin operasional) dari Dinas ESDM/DPMPTSP Provinsi Riau. Kaluu pun dulu pernah punya izin operasional dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rohul, semuanya sudah habis masa berlakunya,' Kabid Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Rokan Hulu Muzayyinul Arifin menjawab konfirmasi media hebatriau.com Jum'at, (8/5/2020) melalui pesan WhatsApp nya

Hal yang sama juga disampaiikan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis-PMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Gorneng S.Sos, M.Si, baru Dua Galian C yang sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk penerbitan izin operasionalnya, yang lain belum ada yang mengajukan. (Fah/Tim).


0 komentar:

Posting Komentar