Polling Pilkada Sumbar 2020

Sabtu, 16 Mei 2020

YBN Tambang Tanpa Izin Sangat Berbahaya, Penegak Hukum Harus Tindak Lanju Laporan Masyarakat

ROKAN HULU(SP) - Pertambangan adalah upaya melakukan ekstraksi mineral dan batuan dari bumi. sifatnya eksploitasi pertambangan termasuk mengambil sumberdaya alam yang tidak terbarukan artinya bahannya habis sekali pakai.

Oleh sebab itu pertambangan diatur dengan regulasi yang ketat baik melalui UU Mineral dan Pertambangan no. 4 tahun 2009 maupun melalui UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

UU Minerba mengatur persoalan obyek pertambangan termasuk prosedur izin dan sanksi sementara UUPPLH regulasi usaha berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup, izin dan sanksi.

Izin lingkungan menjadi syarat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan tanpa Izin Lingkungan maka tidak akan ada Izin Usaha Pertambangan. izin lingkungan hidup terhadap Usaha pertambangan sangat penting bagi keselamatan lingkungan hidup.

Izin ini meliputi restu dari masyarakat sekitar, letak obyek usaha, pemantauan kegiatan, dan reklamasi paska tambang.

Bahayanya usaha pertambangan maka dibuatkan sanksi bagi pelanggarnya. Bagi usaha berizin yang melanggar maka usahanya bisa dicabut bagi usaha ilegal bisa dipidana atau mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula.

Sanksi ini tegas diatur dalam pasal 158 UU No.094 tahun 2009 tentang minerba yang menyatakan setiap orang yang Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- ( sepuluh milyar).

Begitu juga halnya dengan UUPPLH No. 32 tahun 2009 pasal 109 menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar).

Namun tentunya penyidik serius menanggapi laporan masyarakat artinya hukum harus ditegakkan tanpa pilih kasih. Besarnya sanksi ini menunjukkan bahwa usaha pertambangan tanpa izin sangat berbahaya terhadap kehidupan manusia seperti kejadian korban meninggal dunia akibat tenggelam dibekas quari sepuluh tahun yang lalu.

"Disamping itu tambang ini habis sekali pakai dan tidak bisa diperbaharui. Kita harap aparat penegak hukum serius menegakkan hukum pertambangan di Rokan Hulu," kata Ketua Yayasan Bening Nusantara Indra Ramos Kepada media ini Sabtu, (16/5/2020) di Pasirpengaraian. (Fah/Tim).

0 komentar:

Posting Komentar