Polling Pilkada Sumbar 2020

Kamis, 18 Juni 2020

Lahan PT Hutahaean Tambusai Bermasalah, Diminta Pemerintah dan BPN Tidak Memperpanjang HGU nya.

ROKAN HULU(SP) - Anggota DPRD Rokan Hulu Budiman kembali menegaskan, agar Pemerintah Pusat hingga, Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional ( BPN) untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT Hutahaean wilayah dalu-dalu Kecamatan Tambusai tidak diperpanjang sebelum ada putusan pengadilan pada gugatan perdata yang sedang berlangsung di daerah itu.

Dibeberkan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, PT Hutahaean yang bergerak bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS di wilayah Tambusai disebutkan hanya mengantongi HGU seluas 4.614.34 hektar dari Afdeling 1-7,
berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tanggal 1 Juli 1993.

Namun, dalam praktiknya, perusahaan itu malah menggarap seluas 5.366 hektar. Kelebihan ratusan hektar itu, diduga tanpa sesuai aturan yang berada di Afdeling 8 dengan luas lahan 835 hektare.

Lanjut Budiman  pada tahun 1997 setelah ada perjanjian kerjasama dengan KUD Setia Baru dalam pola KKPA, PT Hutahaeyan lagi memohon penambahan HGU seluas 2380 ha ke Kementrian Kehutanan dan Perkebunan saat itu.

Namun hingga sekarang HGU yang dimohonkan PT Hutahaean itu, menurut Budiman, tidak diberikan pemerintah karena bermasalah dengan masyarakat Tiga Desa sekarang, Desa Tambusai Timur, Desa Lubuk Soting dan Desa Tingkok, dan lahan itu berada di Afdeling 8 masih dikuasai dan hasil produksi kelapa sawit sudah Pemilik PT Hutahaean nikmati tidak diberikan hak masyarakat.

"Aneh nya, pada tahun 1997 PT Hutahaeyan memohon HGU seluas 2380 hektar ke kementrian dan mengapa hutahaeyan membuat perjanjian 2380 hektar KKPA  dengan KUD Setia Baru, sedangkan dari penyampaian pengurus KUD Setia Baru, lahan 2380 tanpa diukur dan sepihak PT Hutahaeyan membuat luasnya. Ada apa antara pengajuan HGU 2380 hektar dengan perjanjian 2380 mitra KKPA, saya menilai ini sengaja mengelabui masyarakat untuk tidak mendapatkan haknya," tutur Budiman dan ia menjelaskan perjanjian itu dibuat tahun 2001.

Untuk diketahui terkait lahan PT Hutahaean Tambusai itu, pernah terungkap pada mediasi oleh komisi II DPRD Rohul saat itu, catatan Dinas Perkebunan dan Perikanan (Disnakbun) Pemkab Rohul, terkait lahan dikuasai saat ini PT. Hutahaean di Tambusai Timur itu, memang tidak ada Hak Guna Usaha (HGU) hanya ada Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2.800 Hektar.

"Catatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan saat itu hanya IUP 2800 ha, namun alasan PT Hutahaean pada masalah ini yang sudah beberapa kali mediasi, karena pola kerjasama tidak terlaksana sesuai SK perjanjian awal,"

"Selain dari lahan dari Tambusai Timur juga  PT Hutahaean miliki lahan lain diwilayah Kecamatan Tambusai yang ada HGU nya seluas 4800 hektar," kata Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Disnakbun Rohul, Samsul Kamar saat itu.

Sementara itu mewakili Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hulu Kasi Permasalahan Misdawati membenarkan ada lahan Tambusai Timur di PT Hutahaean tidak ada HGU dan hingga saat ini belum diurus perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.

"Yang ada HGU PT. Hutahaean sesuai data BPN, sebelumnya lahan PT. Hutahaean awalnya hutan yang dikonversi menjadi lahan Perkebunan seluas 4634 hektar  sejak tanggal 1 Juli 1993- 11 Desember 2028, berubah menjadi 4.634, 34 hektar dan saat ini menjadi 4.800 hektar sejak tanggal
27 November 1997 yang terletak diwilayah lain di Kecamatan Tambusai.

"Jadi di lahan masyarakat Desa Tambusai Timur, Lubuk Soting dan Tingkok yang dikuasai saat ini PT. Hutahaean Tambusai Dalu-dalu, memang yang belum  mengantongi HGU sampai saat ini yang menjadi permasalahan dengan masyarakat," ," beber Kasi Permasalahan BPN Rokan Hulu.

Masih Budiman, kalau dilakukan pengukuran ulang lahan PT Hutahaean itu oleh BPN akan ketahuan berapa kelebihan lahan yang dikelola dan meminta apabila lebih dari HGU untuk ditertibkan apabila tidak diurus hgunya disita saja kembali ke negara.

"Dan kalau lahan masarakat yang selama ini dikelola PT Hutahaean di tuntut secara perdata, kerugian masarakat kita kalikan Rp 1 juta per hektar lebih kurang 90 miliyar dan kerugian nya supaya di bayarkan PT Hutahaean, bila tidak danggup mebayar disita saja pabriknya
sebagai pengganti haknya masyarakat," terang Anggota DPRD Rohul Dapil II Kabupaten Rokan itu

Karma selama perjanjian KUD Setia Baru Perusahaan itu belum mepenuhi kewajiban nya selalu bapak angkat. Di dinilai tidak ada hak perusahaan milik Harangan Wilmar mengelola itu, serta belum ada keputusan pengadilan tentang keabsahan pengelolaan tersebut.

"Bila dari 835 hektar kita pola 65 persen untuk masarakat, 35 persen untuk perusahaan, sehingga Lebih kurang 500 hektar haknya masyarakat, dan kalau dikalikan
hasil nya Sebulan 1 juta x 500 hektar jumlah 500 juta x 12 bulan dalam setahun Rp 6 miliyar x 14 tahun 84 miliyar lebih kurang," jelasnya. (Fah/Tim).

0 komentar:

Posting Komentar