Polling Pilkada Sumbar 2020

Jumat, 19 Juni 2020

Sekda Serahkan Sertifikat Tanah Program Tora di Empat Desa, di Kecamatan Rambah Samo,

ROKAN HULU(SP)  – Mewakili Bupati Rokan Hulu H. Sukiman Sekretaris Daerah (Sekda) H. Abdul Haris S.Sos M.Si, menyerahkan Sertifikat Tanah, Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2020 kepada warga di 4 (Empat) Desa di Kecamatan Rambah Samo.

Sertifikat program TORA tersebut, yang diterima warga itu, sebagai bukti Pemkab Rohul yang terus memperjuangkan legalitas kepemilikan lahan masyarakat
diwilayah tersebut.

Acara dilaksanakan dihalaman Kantor Desa Pasir Makmur, dengan menerapkan protokol Kesehatan, dihadiri Ketua DWP Rohul Hj Neti Herawati, Kadis Kopnakertrans UKM Zulhendri M.Ip, Kadis DPMPD Margono S.Sos M.Si, Kadis Dukcapil Syaipul Bahri, Camat Rambah Samo Herokertus Sembiring, Kepala Desa Masda Makmur Erna Yuningsih, Kades Rambah Utama Usman Sugiono, Kades Pasir Makmur Slamet Riyadi dan Kades Marga Mulya Jasmani.

Sertifikat Tora diterima warga Desa Masda Makmur, 19 Sertifikat, Desa Rambah Utama 160 Persil, Desa Pasir Makmur 182 Persil dan Desa Marga Mulya 260 sertifikat, diserahkan secara simbolis oleh Sekdakab Rohul Abdul Haris.

Dalam sambutannya, Sekdakab Rohul Abdul Haris mewakili  Bupati RH. Sukiman mengatakan, Pemkab terus berupaya memperjuangkan hak kepemilikan tanah, lahan masyarakat melalui Prorgram Tora ini, dengan tujuan, agar tidak ada lagi konflik lahan ditengah masyarakat.

“Dengan adanya legalitas kepemilihan lahan, bisa menghindari konflik lahan dan plus nya bisa disekolahkan menjadi agunan untuk modal, tentunya dengan Program dan yang drencanakan yang jelas, untuk membuka usaha yang produktif peningkatan kesejahteraan nya masing-masing warga," kata Sekda

Diakui Sekda, sejauh ini dalam penerbitan sertifikat melaui Program Tora dan PTSL masih ada yang menjadi hambatan yang belum bisa dituntaskan, karena ada beberapa kawasan ataupun bidang tanah itu yang masuk di dalam kawasan hutan produksi maupun kawasan Hutan Rakyat.

“Tapi yang lebih dominan dikarenakan lahan masyarakat masuk dalam kawasan hutan rakyat, yang ada dalam Perda Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau, namun saat ini melalui RTRW Kabupaten Rokan Hulu Perda nomor 120, Pemkab Rohul sudah mencoba untuk mengusulkan kembali kawasan-kawasan yang berasal dari milik masyarakat,”tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam RTRW Provinsi itu dimaksudkan dalam hutan rakyat hari ini akan dikembali untuk bisa diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan hak milik yang sebenarnya.

"Jadi ini akan memberikan solusi bagi masyarakat yang hari ini belum tuntas sertifikat tanahnya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah bisa kita laksanakan dapat izin untuk melaksanakan dengan RTRW Rokan Hulu tentunya nanti ini akan dapat solusi," tentangnya.

Sekdakab Rohul mengimbau agar masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah, untuk menjaga dan memelihara, begitu juga masyarakat dalam menggunakan sesuai dengan nilai sertifikat itu sendiri.

“Kita juga menganjurkan supaya masyarakat tidak menjual walaupun tidak bisa kita pungkiri mungkin ada kepentingan nantinya, kita menghimbau memaksimalkan penggunaan sertifikat tanah tersebut sehingga tidak pindahtangan ke tempat lain,” pintanya

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Makmur Slamet Riyadi mengatakan sebelumnya pihakny mengusulkkan 415 sertifikat, namun yang terealisasi hanya 182 sertifkat. Diakuinya disebabkan sebagian lahan masyarakat masuk dalam kawasan hutan rakyat dan hutan konversi.

“Sehingga yang bisa terproses hanya 182 persil, selebihnya tetap kita usulkan yang termasuk dalam kawasan hutan rakyat karena berdasarkan penjelasan dari Bappeda kabupaten Rokan Hulu bahwasanya hutan rakyat bisa diberikan sertifikatnya Tapi kini masih dalam proses juga,” terangnya

Slamet juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rohhul H. Sukiman dimana telah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Alhamdulillah bisa kami rasakan terutama ketika saya sebagai kepala desa dalam minta tanda tangan SK CPP, karena pada waktu itu juga ada dikejar waktu dan lain sebagainya, walaupun kami menghadap beliau malam hari, Alhamdulillah dapat respon yang baik dari pak Bupati,” kata Slamet

Ia berpesan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya sertifikat yang telah diperoleh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat,

“Dengan adanya sertifikat ini tentunya warga sudah memiliki legalitas dan kepemilihan lahan yang sah, karena lahan yang kita miliki apabila tidak ada surat-surat yang sah ini akan rawan sengketa lahan, tapi dengan sertifikat sudah dipastikan aman bagi masyarakat,” pungkasnya. *(MC Kominfo).

0 komentar:

Posting Komentar