Polling Pilkada Sumbar 2020

Jumat, 24 Juli 2020

PH PT Torganda Hadirkan Saksi Ahli Geodisi dan Ajukan Alat Bukti Tambahan Bantah Dalil Penggugat.

ROKAN HULU (SP
) - Pengadilan Negeri Pasirpengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau lanjutkan sidang perdata lahan dengan luas 712 hektar, Kamis, (23/7/2020).

Sidang ini merupakan lanjutan setelah beberapa kali dari sidang sebelumnya, sejak bulan Maret lalu. Penggugat Masyarakat dan Pemerintah Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, dan Tergugat PT Torganda Rantau Kasai, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.

Yang mana Obyek Perkara Pada Sidang ini, Lahan 712 hektar, kalaim penggugat sebelumnya DU SKPE saat itu masih Kabupaten Kampar, Hak Pengelola (HPL) atau lahan ektra transmigrasi titik koordinat 37 sejak di tahun 1982 yang mereka bekerja sama awal dengan PT. Merangkai Artha Nusantara (MAN) pada  tahun 1996/1997 dan saat ini lahan tersebut menurut warga diduga masuk di areal Perkebunan Kelapa Sawit Rantau Kasai, PT Torganda Wilayah Riau.

Namun dalam hal in,  Tergugat PT Torganda sudah membantah semua dalil-pengggugat dengan bukti-bukti yang mereka punya, bahwa lahan itu masuk di Desa Rantau Kasai saat itu masih Kabupaten Kampar, saat ini Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan sesuai dari surat bukti yang dimiliki dari Pemerintah, masuk pada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Torganda.

"Tidak itu saja, PT Torganda telah memenuhi prosedur dalam penguasaan lahan tersebut sehingga menjadi perkebunan kelapa sawit, selain dengan bukti yang ada, dan sudah memberikan kesejahteraan masyarakat dan sudah berkontribusi untuk negara," kata Sariman Siregar selaku Tokoh Masyarakat setempat sebelumnya.

Pada Sidang kali ini dengan agenda Tergugat PT Torganda Wilayah Riau hadirkan Saksi ahli Geodisi atau cabang ilmu geosains yang mempelajari tentang pemetaan bumi. Geodesi adalah salah satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan bumi.

Pada Sidang Perdata itu langsung dipimpin yang mulia majelis hakim Ketua Sunoto, SH, MH juga Ketua Pengadilan Negeri Pasirpengaraian didampingi Hakim Anggota Irfan Hasan Lubis, SH, MH juga Humas PN Pasirpengaraian dan Andika Prasetyo, SH, MH bersama Panitera.

Hadir PH Tergugat dari  Kantor Gorata Sinaga SH dengan tim, Hengki Silaen, Jansen Purba dan Judika Manik, dari PH Pengggugat .
Sartono, SH. MH. Hadir GM PT. Torganda Wilayah Riau Jons Sabar Simanik didampingi Tokoh Masyarakat Tambusai Utara Sariman Siregar serta ada juga dari masyarakat perwakilan Penggugat turut menyaksikan.

Setelah sidang dibuka Ketua Majelis Hakim Sunoto, Penasehat Hukum (PH) tergugat menyerahkan alat bukti tambahan berbentuk surat kepada Mejelis Hakim yang disaksikan PH Penggugat dan dilanjutkan mendengar keterangan saksi ahli Roy Asmara, ST dari Fakultas UGM bidang Geodisi.

Melalui wawancaranya Roy Asmara ia mengaku sebagai saksi ahli Geodisi sesuai yang ia pelajari, bahkan Akuinya sudah 14 tahun, dirinya sudah berkecimpung sebagai ahli di bidang Geodesi tersebut. 

Dan pada sidang itu, dirinya tidak memihak dengan siapa pun pada persidangan, karena hanya ia menyampaikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang Geodesi menurut sepengetahuannya.

Lanjutnya, sesuai dari keahlian nya dengan fakta dan data yang ada pihaknya dengan 4 data sebagai acuan, 1. Objek sengketa  yang 712 Hektar, 2. Peta HPL tahun 1982 yang direkomendasikan kembali pada tahun 1996, 3. Tabel Kordinat batas ekisar keliling batas daerah transmigrasi dan 4. Peta Izin Lokasi dari PT Torganda Perkebunan Rantai Kasai

"Saya sebagai Ahli bisa menyimpulkan bahwa Izin lokasi PT Torganda Perkebunan Rantau Kasai dan berbatatasan langsung terhadap Peta HPL 1982 yang direkontruksi tahun 1996, dan berbatasan langsung ekisar lahan transmigrasi. Memang benar obyek sengketa berada ada dalam izin lokasi PT Torganda, tapi berada diluar Peta HPL tahun 1982," jelasnya usai sidang.

Jelasnya, untuk bisa dijadikan acuan pihaknya, sudah mengajukan untuk PS, dengan menggunakan GPS untuk enter titik koordinat 37. Dan PS hari Jum'at (24/7) ini dilaksanakan.

"Kita kesana menunjukkan bukti,  kerena titik koordinat 37 sebagai konsep-konsen pada Obyek perkara tersebut," tuturnya.

Sementara itu, PH Penggugat Sartono menjawab wartawan, mengatakan, apa yang sudah disampaikan saksi ahli tergugat itu, ia menyampaikan sesuai dengan keahlian nya. 

Tentu data itu didapat dari PT Torganda. Untuk kevalitan dan keakuratan data itu, harus berimbang, dengan mengacu pada titik koordinat sebagai mana yang ada dalam peta lahan transmigrasi.

Sartono membantah kalau obyek sengketa itu masuk di PT Torganda, karena peta yang dibuatnya berdasarkan peta, tentu bisa saja masuk, karena peta yang dibuatnya kepentingan untuk  PT Torganda. 

Sehingga untuk mengakurasikan data, pihaknya setuju adanya Pemeriksaan Setempat (PS), untuk mencari Titik 37 itu, sebagai simbol atau simpul, bagai mana letak transmigrasi dan PT Torganda itu.

Sartono mengungkapkan, pada sidang sebelumnya, bahwa lahan transmigrasi itu, sebagai mana pada lahan transmigrasi itu sudah dikuatkan oleh ahli transmigrasi, kemudian oleh BPN, memang betul, peta keliling HPL 1982 itu benar itu petanya dan  itulah obyeknya yang dikerjakan eks PT MAN saat itu yang diserahkan pada masyarakat transmigrasi.

"Jadi pada faktanya sudah benar, peta itu sudah sesuai dari bukti-bukti yang kita punya selaku penggugat," jelas Sartono.

Pantauan awak media, selama sidang tersebut tetap menerapkan protokol Kesehatan Covid-19. Setelah Majelis Hakim mendengar semua apa yang disampaikan saksi ahli tergugat dan para pihak, Yang Mulia Majelis Hakim Ketua mengetok palu sidang ditutup dilanjutkan pada Sidang PS Jum'at (24/7). Sedang terlaksana aman dan kondusif. 

Jangan lupa baca berita nya,
http://m.hebatriau.com/read-11572-2020-04-08-pt-torganda-bantah-mantan-kades-bangun-jaya-du-skpe-terkait-lahan-yang-di-gugat-di-pn-rohul.html (Fah/SHI Group).
Keterangan foto saat sidang gugatan perdata, PT Torganda Hadirkan Saksi Ahli Geodisi.

0 komentar:

Posting Komentar