Polling Pilkada Sumbar 2020

Minggu, 09 Agustus 2020

Anggota DPRD Rohul Harapkan Pendata'an Program Bantuan Kemenkop UKM RI Benar-benar Sesuai Format

Anggota DPRD Rohul Fraksi PDIP Zulfahmi.

ROKAN HULU(SP) - Ditanda tangani Bupati Rokan Hulu H.Sukiman  sudah menerbitkan Surat : Sangat Segera, kepada seluruh Camat, Kades dan Kelurahan se Kabupaten tersebut, perihal : Pendataan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro, dalam hal ini untuk mendukung program pemulihan ekonomi pada wabah Pandemi Covid-19 saat ini.

Pada Surat Bupati Rokan Hulu nomor 518/Setda-Diskoptransnaker/10.II tanggal 6 Agustus 2020 tersebut, di poin ke 3 menyebutkan, Pelaku Usaha Mikro tersebut benar-benar memiliki usaha mikro dengan kreteria kekayaan maksimal Rp 50 Juta dan atau memiliki omset maksimal Rp 250 Juta per tahunnya.

Menanggapi surat tersebut Anggota DPRD Rokan Hulu Zulfahmi kepada wartawan ini mengatakan,  untuk benar-benar pendataan nya sesuai format. 

Lanjut Zulfahmi dari Fraksi Partai PDIP ini berharap Camat, Kades dan Lurah, selama Pendata'an, jangan ada pilih kasih  bagi masyarakat yang miliki usaha mikro tersebut, karena program ini ada keseriusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemilihan ekonomi nasional ditengah Pandemi Covid-19 ini. 

"Kita harapkan Jangan bermain main dengan pendataan. Harus sesuai dengan Format yang sudah di tentukan," tegas Zulfahmi Anggota DPRD Rokan Hulu yang sudah dua periode ini Minggu, (9/8).

Untuk diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan segera merealisasikan program bantuan sosial produktif bagi penguatan permodalan Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang belum tersebut lembaga pembiayaan. Pemerintah menganggarkan Rp 28 triliun untuk 12 juta UMKM.

Sejatinya, peran UMKM yang dinilai menjadi penggerak perekonomian Indonesia sangat penting keberadaannya. Untuk itu, berdasarkan arahan Presiden, Menteri Koperasi dan UKM akan fokus memberikan stimulus bagi pengusaha kecil termasuk ultra mikro dalam bentuk bantuan Rp 2,4 juta.

Stimulus yang hingga kini masih dilakukan proses pendataan, diharapkan dapat dirasakan UMKM pada Agustus ini. Termasuk rencana pemberian bantuan lain selain bantuan tunai. “Hal ini dilakukan agar para UMKM dapat bertahan ditengah ekonomi dampak Covid-19, sehingga perekonomian Indonesia dapat bergerak, terlebih penggerak bagi ekonomi Indonesia yang 99 persennya dilakukan di Usaha Kecil dan Menengah,” Jelas Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, kepada Video Jurnalist (VJ) IDX Channel, Ade Firmasnyah, pada Jumat (7/8/2020).

Ditambahkan Teten, adapun tambahan biaya dari Jokowi pada program pemulihan UMKM salah satunya yakni bantuan sosial produktif dalam bentuk tunai Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha selama ini belum.

“Dan kami harapkan kedepannya terus dilakukan evaluasi, karena Pemerintah UMKM dan usaha UMKM perlu kerjasama agar UMKM bisa mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah mengeluarkan kebijakan lain untuk UMKM dengan meringankan pembiayaan seperti program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, subsidi pajak dan pembiayaan murah.

Ke depannya, pihaknya juga akan menggenjot pembelanjaan pemerintah untuk membeli produk UMKM khsusunya di sektor pangan. (Fah/SHI Group).

0 komentar:

Posting Komentar