Polling Pilkada Sumbar 2020

Selasa, 18 Agustus 2020

Lanjutan Gugatan Perdata Lahan, Hadirkan Dua Saksi, PH Tergugat Akui Persabatan HW Hutahaean dan H. Syafi'i Lubis

ROKAN HULU(SP) - Pengadilan Negeri (PN) Pasirpengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, kembali melanjutkan sidang gugatan perdata lahan 57, 42 Hektar Selasa, (18/8/2020) yang berada di Afdeling 8 PT Hutahaean Dalu-dalu.

Sidang Perdata ini penggugat H.Syafi'i Lubis warga Desa Tingkok tergugat  PT Hutahaean Dalu-dalu Kecamatan Tambusai, dengan agenda, lagi mendengar keterangan saksi-saksi dari tergugat, dengan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Oktober Man Tampubolon mantan Penjabat Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang membuat Peta tapal batas penambahan areal Perkebunan PT. Hutahaean dan Carles Sianturi pegawai PT. Hutahaean.

Sidang itu tetap menerapkan protokol Kesehatan Covid-19, dipimpin Majelis Hakim Ketua Lusiana Ampieng SH MH juga Wakil Ketua PN Pasirpengaraian didampingi Hakim Anggota Adhika Budi Prasetyo, SH, M.BA, MH, Adil Martogo Franki Simarmata, SH dan Penitera. 

Hadir Penasehat Hukum dari PT Hutahaean J. Simatondang dan rekannya sedangkan Penasehat Penggugat Efesus DM Sinaga, SH dan Ramses Hutagaol, SH, MH.

Setelah dibuka sidang oleh Ketua Majelis Hakim, Saksi Tergugat 

Oktober Man Tampubolon mantan Penjabat Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang membuat tapal batas areal penambahan areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaean dibawah sumpahnya, menceritakan sepengetahuan nya lahan PT Hutahaean sejak tahun 1998 dengan memperhatikan Peta arsip tersebut katanya dipinjam dari Dinas Kehutanan Pemprov Riau. 

Namun dalam sidang diprotes oleh PH Penggugat keabsahan Peta yang dibawa Saksi Tergugat, sehingga sidang diskor Peta di foto copy, selanjutnya sidang kembali dilanjutkan hingga ditutup. Sidang selanjutnya kesimpulan dari kedua belah pihak diberikan waktu dua Minggu sesuai jadwal dari Majelis Hakim.

Menjawab Wartawan Penasehat Hukum Tergugat  PT Hutahaean J. Simatondang mengatakan, kedua orang saksi yang dihadirkan klaien mereka, Oktober Man Tampubolon mantan Penjabat Dinas Kehutanan Provinsi Riau saat itu merupakan yang membuat Peta tapal batas penambahan areal Perkebunan PT. Hutahaean, jadi jelas lahan itu tak ada orang yang punya secara pribadi pribadi.

Sedangkan saksi Carles Sianturi dari pegawai PT. Hutahaean sendiri, menerangkan adanya perjanjian kedua belah pihak, yakni PT Hutahaean dan KUD Setia Baru yang sampai sekarang belum terlaksana sesuai dalam perjanjian, sehingga sampai hari ini masih tanggungjawab KUD dan Pengurus nya, termasuk Penggugat H. Syafi'i Lubis salah satu pengurus.

"Namun kita lihat pada sidang putusan kedepan ini, setelah sidang kesimpulan. Tapi bagi kami, itu fokus, karena pada gugatan penggugat wanprestasi atau hasil lahannya. Hal ini kami bantah tidak ada lahannya Penggugat di lahan klaien kami, karena dari keabsahan kepemilikan itu kami curigai, meski Penggugat sudah bantah ada. Tapi kami minta dasar kepemilikan itu jelas. Bagi kami gugatan penggugat tidak jelas," kata J. Simatondang.

lanjutnya, jadi tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, tidak mungkin ada wanprestasi kalau tidak ada janji. Sedangkan janji klaien kami untuk mengelola lahan Pengggugat tidak ada. Jadi bagai mana klaien kami dibilang wanprestasi ?. "Jadi saya anggap itu gugatan penggugat kabur, kurang pihak gugatan itu,"terang PH PT Hutahaean. 

Ditanya tentang pembayaran upah Imas, rencek yang ada dalam perjanjian itu ? Jawabnya membanarkan ada pembayaran itu, namun dalam perjanjian itu tidak menjelaskan adanya lahan dan berapa luasnya lahan. 

Sedangkan pernyataan Dirut PT Hutahaean Harangan Wilmar yang ada pada rekaman dan yang tertuang dalam berita acara saat pertemuan di Ruang Pertemuan Hotel Labersa Pekanbaru, kata J. Simatondang, itukan secara lisan. Namun J. Simatondang mangakui persahabatan HW Hutahaean dan H.Syafi'i Lubis.

"Mereka berdua itukan teman dekat, dan Klaien kami HW Hutahaean pada dasarnya lahan H. Syafi'i Lubis itu ada, tetapi dicek dilapangan tidak jelas. Bahkan peta yang ditunjukkan Penggugat, bahwa itu peta tanahnya, namun setelah kita cocokan di peta yang ada dalam SKT-SKT nya tidak pas pada petanya, jadi yang mana lahannya. Namun kami berharap majelis hakim adilah dalam mengambil keputusan pada sidang ini," tutur J. Simatondang.

Sementara itu menanggapi saksi pihak tergugat tersebut,  PH Penggugat Efesus Sinaga menjelaskan, keterangan saksi tergugat itu belum ada memberikan jawaban terhadap tergugat. Intinya kesaksian dari dua saksi tergugat itu menguntungkan klaiennya. 

Kerena lanjutnya, sesuai pernyataan salah satu saksi tergugat yang katanya mantan dari Dinas Kehutanan Pemprov Riau, jelas dihadapan hakim sudah ia menyatakan ada ia melihat adanya tanah atau lahan kebun masyarakat, baik karet dan sebagainya. 

Dan yang berhak pada pembebasannya itu kan harus PT sebagai pengelola dan yang harus diganti rugi. Kalau tidak diganti rugi bisa di inclup. Memang itu aturannya yang benar.

"Jadi pengelola harus ganti rugi dulu, diselesaikan dulu dengan bersih. kalau tidak diganti rugi maka dianggap pembebasan lahan belum clear and clean," kata Efesus Sinaga.

Lanjutnya, begitu juga keterangan dari saksi kedua tergugat, ia sudah membenarkan ada perjanjian terhadap H. Syafi'i Lubis dengan PT Hutahaean, perjanjian itu sah, namun mereka PT Hutahaean tidak melaksanakan. Bahkan dari keterangan saksi Sianturi Akuinya dalam sidang tidak faham. 

"Sehingga dari situ kita tau, klaien kami benar sudah dirugikan oleh PT Hutahaean, dan itulah gugatan kita waprestasi," jelas Efesus Sinaga.(fah)

0 komentar:

Posting Komentar