Polling Pilkada Sumbar 2020

Hosting Unlimited Indonesia

Senin, 05 April 2021

Komisi Informasi Sumbar Bersama Diskominfo Sijunjung Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik


Sijunjung (SP)
- Komisi Informasi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung menggelar bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa informasi publik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Muaro, Senin (5/4).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik itu PPID Utama, Pembantu dan juga diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk sama-sama menjalankan keterbukaan informasi publik.

Bimtek itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah, Zefnihan. Dalam sambutannya, Ia mengapresiasi kegiatan bimbingan teknis itu.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sepakat dan akan berkomitmen bahwa keterbukaan informasi publik bukan terhenti hanya pada aktifitas procedural, tetapi juga untuk menuju Sijunjung yang informative,” ujarnya.

Kemudian, disebut Sekda, ini tentunya harus diselaraskan oleh setiap pengelola informasi di setiap organisasi perangkat daerah, dan harus terus improve kompetensi dan pengetahuannya terkait pengelolaan informasi.

“Saya yakin, kalau semua pihak sudah saling memahami terkait keterbukaan informasi publik ini maka sengketa informasi akan lebih bisa dihindari” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat,  Noval Wiska mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hal yang tidak bisa dihindari dan menuntut komitmen dari pemerintah tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten.

“Komitmen pimpinan daerah harus terimplementasikan sampai ke pejabat pengelola informasi daerah (PPID) baik PPID utama maupun PPID Pembantu” ucapnya.

Lebih jauh dijelaskan Noval, ujung keterbukaan informasi adalah pemerintahan yang transparan, walaupun pada dasarnya tidak semua jenis informasi dapat dibuka, karena ada beberapa informasi yang dikecualikan baik karena sifatnya atau karena amanat peraturan perundang-undangan.

“Ketika permintaan informasi dari publik tidak dapat terpenuhi disinilah akan ada ketidakpuasan dari pihak yang memohon informasi,disinilah akan muncul sengketa informasi,” pungkasnya.

Narasumber pada kegiatan itu, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Sijunjung, Rizal Efendi dan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Sumatera Barat, Adrian Tuswandi.(Dicko/MC)

0 komentar:

Posting Komentar