Polling Pilkada Sumbar 2020

Hosting Unlimited Indonesia

Hentikan Penyebaran Virus Corono

Bupati Kampar Minta Pantuhi Aturan Pemerintah..

Antisipasi Pandemi Corona

Bupati Rohul Kumpulkan OPD untuk penanganan Corona di Rohul

Wali Kota Pekanbaru Rapat Penanganan Covid-19 bersama Forkopimda

Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, MT menggelar rapat percepatan penanganan penyebaran Covid-19 atau virus corona.

Penanganan Covid-19, Pemprov Riau Siapkan Anggaran Rp80 Miliar

Sebanyak Rp80 miliar anggaran disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk percepatan penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Unsur Forkopimda Sijunjung mengadakan Rapat Koordinasii

Terkait maraknya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang mendunia itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Unsur Forkopimda Sijunjung mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai penanganan penyebaran Covid-19 di daerah itu..


Selasa, 30 Juni 2020

Tak Cukup Bukti, Pemain Game Ikan ikan yang Diamankan Satreskrim Polres Rohul Dipulangkan

Suasana di TKP saat Kasat Reskrim Polres Rohul dan anggotanya mengamankan 5 pria dan game ikan ikan ,di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara.
ROKAN HULU(SP) - Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu (Rohul), lakukan penangkapan perjudian jenis game ikan ikan, Senin (29/6/2020) sekitar pukul 22.00 WIB, dan berhasil mengamankan Rama Pandiangan cs (rekan rekan).

Di bawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Rohul,AKP Rainly.L.S.Ik, bersama personil lainnya, mendapatkan informasi warga terkait adanya perjudian jenis game ikan, di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada perjudian jenis ikan-ikan di Desa Rantau Sakti kecamatan Tambusai utara, Kasat Reskrim Polres Rohul langsung datangi TKP. Dan saat di TKP ditemukan ada 5 pria, 2 pria sedang menyetel dan mencoba-coba hidupkan mesin game ikan-ikan sedangkan 3 lainnya sedang duduk di warung kopi.

Saat di TKP, ditemukan berupa meja game ikan-ikan, akhirnya Tim Opsnal Satreskrim Polres Rohul mengamankan  5 pria yang ada di TKP serta 1 unit meja game ikan ikan lalu dibawa ke Polres Roh guna penyelidikan lebih lanjut.

"Kemudian kita interview 5 pria yang kita amankan, selanjutnya  membuat mindik juga gelar perkara untuk menentukan status perkara,"

"Namun perkara tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan, karena belum terdapat 2 alat bukti yang sah, dimana saat kita ke TKP permainan judi belum dimulai melainkan baru di coba-coba untuk dimainkan. Sehingga kelima pria tersebut dipulangkan ke keluarganya sedangkan game ikan ikan masih diamankan di Mapolres Rohul," kata Kasat Reskrim AKP Rainly.L, didapimpingi Paur Humas IPDA Feri Fadhli, Selasa (29/6/2020) siang, di Mapolres Rohul.

Kelima pria yang sempat diamankan yakni Rama Pandiangan (pemilik meja), Ramses Simangunsung (pemilik warung kopi), serta tiga pria Jaya Saputra, Suryama Haposan Sianturi dan Jonson Panjaitan yang merupakan pengunjung

Ke 5 pria yang diamankan sebut Kasat Reskrim, kini diberlakukan wajib lapor ke Sat Reskrim Polres Rohul setiap Senin dan Kamis.

"Namun apabila dikemudian hari ditemukan alat bukti yang sah maka perkara dapat diusut kembali," pungkasnya (Tim/Fah)


PN Rohul Sidang Perdata, PT Hutahaean Tunjukkan Bukti, PH Penggugat Akan Bantah Pada Kesimpulan

ROKAN HULU(SP) - Pengadilan Negeri (PN) Pasirpengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, kembali melanjutkan sidang gugatan perdata lahan 57, 42 Hektar Selasa, (30/6/2020).

Sidang Perdata ini penggugat H.Syafi'i Lubis warga Desa Tingkok tergugat  PT Hutahaean Dalu-dalu Kecamatan Tambusai, didampingi kuasa hukum masing-masing, dengan agenda pembuktian surat dari tergugat setelah pembuktian dari penggugat pada sidang sebelumnya.

Pada Sidang itu tetap menerapkan protokol Kesehatan Covid-19,  dipimpin Majelis Hakim Ketua Lusiana Ampieng SH MH juga Wakil Ketua PN Pasirpengaraian didampingi Hakim Anggota Adhika Budi Prasetyo, SH, M.BA, MH, Adil Martogo Franki Simarmata, SH dan Penitera. Hadir Penasehat Hukum dari PT Hutahaean Reta Manulang
Mulia Saragih dan Dafid sedangkan Penasehat Penggugat Efesus DM Sinaga, SH dan Ramses Hutagaol, SH, MH.

Dalam sidang jawaban pembuktian bukti penggugat dari tergugat dibacakan Reta Manulang dengan menguraikan dari awal kerjasama PT Hutahaean dengan KUD Setia Baru Tambusai yang akte notaris H.Ahamad Yunus, SH, pada perjanjian awal dengan luas 2.830 hektar, saat itu Rohul masih Kabupaten Kampar.

Tidak itu saja, Pengacara Tergugat membeberkan adanya surat dari anak Penggugat Budiman Lubis ditandatangani beberapa Kades yang menyampaikan lahan yang menjadi pokok perkara berada di luar lahan Kerjasama PT Hutahaean dan KUD Setia Baru.

"Kami dari tergugat sudah membantah semua bukti dari penggugat, sesuai bukti dari PT Hutahaean," tegas Reta Manulang.

Terkait ada beberapa nama pada Surat Keterangan Tanah  (SKT) juga pihaknya pertanyakan karena menurut nya tidak sesuai prosedur hukum.

"Kalau penerbitan surat tanah itu harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Intinya kami berpedoman pada bukti yang kami miliki dan pernyataan H.Syafi'i Lubis selaku bendahara KUD Setia Baru," jawab PH Hutahean dalam. Wawancaranya.

Sementara itu, Penasehat Hukum penggugat Efesus DM Sinaga dan Ramses Hutagaul membantah apa yang disampaikan dari tergugat, terkait penerbitan SKT sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Intinya semuanya kita jawab pada kesimpulan usai sidang lapangan," tegas Efesus Sinaga.

Terkait surat yang  disampaikan PH Tergugat yang membeberkan adanya surat dari anak Penggugat Budiman Lubis yang ditandatangani beberapa Kades, sudah dibantah sebelummya oleh Budiman Lubis putra dari Pemilik Lahan.

"Owner PT Hutahaean Harangan Wilmar yang ada bukti, ia mengakui bahwa lahan penggugat ada di areal Perkebunan Kelapa Sawit nya di Afdeling 8 saat mediasi di Ruangan Hotel Labersa Pekanbaru dipimpin Komisi II DPRD Rohul, bahkan sudah pernah bersama Pimpinan PT Hutahaean Dalu-dalu saat itu sudah dilakukan pengukuran," tegas Budiman juga Anggota DPRD Rokan Hulu dari Fraksi Partai Gerindra

Budiman juga menjelaskan surat itu sesuai permintaan manajemen PT Hutahaean setelah mediasi saat itu, karena akan diselesaikan oleh Pemilik Purusahaan lahan orang tuanya itu. Namun Harangan Wilmar Hutahaean red. Ingkar janji terus.

Selain itu surat itu juga sudah dibantah oleh Kepala Desa Lubuk Soting Marposo Siregar, SE dan Kades Tingkok Herman.

Sesuai pantauan media ini, sidang ditutu oleh ketua majelis hakim dan sidang dilanjutkan pada sidang lapangan pada hari Jumat, (3/7/2020). (Fah/Tim)

Bupati Kampar Makan Bakso Mas Dodo di Desa Pandau Jaya Siak Hulu

Siak Hulu(SP) - Bangkitkan ekonomi masyarakat dibidang usaha kecil menengah (UKM) Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto selepas melaksanakan Pemberian Bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Kampar Kiri Hilir beserta rombongan langsung menuju warung Bakso Asri Jaya Mas Dodo di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Selasa(30/6).

Wakil Ketua DPRD Toni Hidayat, Camat Siak Hulu Fajri, Kades Kesehatan Dedi Sambudi, Kadis Pariwisata Zulia Dharma, Kades Pandau Jaya Firdaus, Perangkat RW, RT dan tokoh masyarakat, kelompok pemuda juga turut hadir dan menikmati sajian bakso dan mie ayam, ada juga paguyuban bakso se-Provinsi Riau yang hadir menyemangati usaha baksonya Mas Dodo.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto meminta kepada Kadis Pariwisata, Camat maupun Kades untuk mensupport usaha masyarakat, terlebih dimasa pandemi covid-19 seperti saat ini tentu banyak UKM yang terkena imbasnya. Bagaimana rasanya tanya Catur kepada para pelanggan yang kompak menjawab enak pak.

"Saya berkunjung kesini memang igin mencari bakso yang enak, bakso ini rasanya hampir sama dengan bakso mantep yang ada di Purwodadi Jawa Tengah, dan memang rasanya enak."ungkap Catur

Warung Bakso Asri Jaya Mas Dodo di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu milik bapak Widodo yang merupakan pelaku usaha UMKM yakni pedagang bakso dan mie ayam merupakan salah satu usaha yang terkena imbas dari pandemi covid-19, sebelum pandemi usahanya mampu menjual 1000 mangkuk lebih sehari, namun saat ini bahkan pernah hanya transaksi 1 mangkuk seharinya.

Hal tersebut tak lepas dari dampak negatif dari isu-isu yang berkembang di masyarakat melalui Media Sosial (Medsos) yang tidak jelas sumbernya juga ditambahi bumbu-bumbu Hoax dan memberikan efek bagi Kedai Bakso Asri Jaya Mas Dodo dan keluarga nya bahkan berimbas ke penjualan.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu istri dari pemilik usaha tersebut yakni ibu Sugianti dan anaknya terkonfirmasi terpapar Covid-19 dan dinyatakan positif untuk sementara dan dilakukan stardar penanganan Covid-19 menjelang mendapatkan hasil dari laboratorium di Jakarta pada saat awal pandemi dimana hasilnya baru keluar setelah 27 hari, namun dimasa itu ibu Sugianti dan anaknya sehat saja dan menunjukkan kesehatan yang baik sehingga dinyatakan sembuh, namun isu negatif yang telah beredar di masyarakat tak bisa ditarik karena netizen menilai berdasarkan kondisi psikologis masing-masing, hal positif dari kejadian ini adalah masyarakat desa Pandau Jaya dimasa awal pandemi langsung menerima 6 ton beras dan 400 paket sembako dari BAZNAS Kampar terlebih saat itu Kampar juga menerapkan PSBB.

Untuk itu, dengan adanya kunjungan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan rombongan yang hadir untuk menikmati santapan hidangan bakso dan mie ayam membuktikan bahwa bakso dan mie ayam yang disajikan enak terbukti dari jawaban seluruh pengunjung yang merasakannya langsung.

"Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya, kita harus yakin yang mengatur rezeki itu Gusti Allah, dikasih banyak kita syukuri dikasih sedikit juga kita syukuri yang penting kita selalu bersabar atas setiap ujian yang diberikan " papar Catur menasehati.(ontuo daus)

Lemtari Gelar Donor Darah, Masyarakat Sangat Antusias Mengikutinya.

Bangkinang Kota(SP) Sekretaris Daerah Kampar Drs. Yusri, M. SI yang juga sebagai Ketua Lemtari (Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia) Kampar saksikan kegiatan Donor Darah yang ditaja Lemtari Kampar.
“Sumbangan Donor Darah Kita Sangat Dibutuhkan, Lemtari Kampar hadir untuk memberikan Stok Darah untuk siapapun yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Ketua Lemtari Kampar Yusri ketika menghadiri proses Donor Darah yang dipusatkan di halaman Sekretariat Lemtari Kampar pada Selasa (30/6).
Selain itu Yusri juga mengatakan Donor Darah akan dimulai pada hari ini sampai tanggal 2 Juli 2020, dan terbuka untuk siapapun masyarakat dari Kampar ataupun luar Kabupaten Kampar.
“Dijadwalkan Lemtari Kampar akan melaksanakan Donor Darah mulai hari ini hingga tanggal 2 Juli nanti, Untuk memenuhi ketersediaan Darah dikabupaten Kampar ” ujarnya.
Yusri juga mengajak seluruh masyarakat untuk datang mendonorkan darahnya, kebutuhan darah dikabupaten Kampar ada 300 kantong setiap bulannya.
“Diharapkan seluruh masyarakat baik Pegawai Negeri, Swasta, Instansi Vertikal serta organisasi masyarakat untuk datang mendonorkan darahnya, karena kebutuhan darah setiap bulannya 300 Kantong dan kita juga bersedia datang ke lokasi donor darah yang diadakan organisasi masyarakat maupun instansi pemerintah” katanya lagi.

Ditambahkan Yusri, dengan adanya kegiatan Donor yang dilakukan Lemtari target 100 kantong darah semoga dapat terpenuhi, Kegiatan Donor darah kali ini peserta sangat banyak.

Diakhir keterangan Yusri mengajak masyarakat untuk tidak ragu-ragu lagi dalam mendonorkan darahnya, akibat Pendemi Covid 19 ini banyak masyarakat yang ragu dalam mendonorkan darahnya, Yusri menghimbau agar masyarakat segera mendonorkan darahnya dimanapun tempat yang disediakan Pemerintah maupun PMI dan Lemtari, karena setetes darah kita sangat berarti bagi yang memerlukan” tutup Yusri.(Ountuo Daus)

20 KK Warga Desa Pulau Gadang, Terima Bansos dari Polres Kampar Jelang Hari Bhayangkara ke-74

KAMPAR(SP) -  Sehari sebelum puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-74, Jajaran Polres Kampar masih terus menggelar kegiatan Bansos dengan membagikan beras kepada 20 KK yang tergolong warga kurang mampu di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar,Selasa (30/6/2020).

Pendistribusian Bansos dari Polres Kampar untuk hari ini dipimpin Kaur Bin Ops Satlantas Ipda Khamry Gufron, didampingi beberapa anggota unit Turjawali Satlantas Polres Kampar.

Masing-masing penerima bantuan sosial ini diberikan beras sebanyak 10 kg, yang diantar langsung oleh anggota Polres Kampar kerumah warga Desa Pulau Gadang ini.

Para penerima bantuan ini tampak senang dan menyambut baik pemberian ini, mereka menyampaikan ucapan terimakasih kepada Jajaran Polres Kampar atas bantuan dan kepedulian ini, selain itu mereka juga menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-74.

Ipda Khamry Gufron yang memimpin pendistribusian bantuan sosial dari Polres Kampar ini saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa kegiatan ini sebagai wujud perhatian dan kepedulian Jajaran Polres Kampar terhadap masyarakat ditengah Pandemi Covid-19, semoga bantuan ini berkontribusi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, ungkapnya.(RC)

Polsek Kampar Kiri Tangkap Salahsatu Pelaku Curanmor

KAMPAR KIRI(SP) - Unit Reskrim Polsek Kampar Kiri berhasil menangkap pelaku Curanmor (Pencurian Sepeda Motor), salahsatu tersangka inisial BA (29) warga Kecamatan Tambang berhasil diamankan petugas pada Senin sore (29/6/2020) sehari setelah kejadian.

Peristiwa curanmor ini terjadi pada Minggu malam (28/6/2020) sekira pukul 18.45 wib di Parkiran Masjid An Nur Desa Kuntu Darusallam Kecamatan Kampar Kiri.

Saat itu korban sdr. Harianto Arbi (26) warga Desa Kuntu melaksanakan Shalat Maghrib di Masjid An Nur Desa Kuntu dan memarkir sepeda motor Kawasaki D Tracker miliknya di halaman Masjid, selesai shalat motornya hilang dari lokasi parkir lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Kampar Kiri.

Selanjutnya pada hari Senin (29/6/2020) berdasarkan hasil penyelidikan Unit Reskrim Polsek Kampar Kiri, didapat informasi tentang keberadaan pelaku di wilayah hukum Polsek  Tambang. Kemudian Kapolsek Kampar Kiri Kompol Bambang Sugeng SH, MH perintahkan Panit I Reskrim Iptu Ferry M. Fadillah bersama Tim Opsnal Polsek melakukan penyelidikan untuk menangkap pelakunya.

Sekira pukul 17.00 wib, tim berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Tambang dan selanjutnya berhasil menangkap salah satu pelaku di Dusun Kampung Lintang Desa Tambang Kecamatan Tambang.

Setelah dilakukan interogasi, tersangka BA mengakui telah mengambil sepeda motor Kawasaki D Tracker di Parkiran Masjid An-Nur Kuntu Darusallam, selanjutnya BA dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Kampar Kiri Kompol Bambang Sugeng SH, MH saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan salahsatu pelaku curanmor ini, disampaikan bahwa tersangka BA telah diamankan di Polsek Kampar Kiri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Ditambahkan Kapolsek bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan untuk menangkap tersangka lainnya, serta barang bukti sepeda motor yang masih berada pada tersangka lain yang masih DPO ini, jelasnya.(RC)

Ketua TP PKK Kampar : Program UP2K Harus Mampu Tingkatkan Pendapatan Keluarga.

Perhentian Raja(SP) – Tim Penggerak – Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kampar, melalui Pokja II memiliki 10 program pokok PKK yang salah satu programnya adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Dimana pada program UP2K tersebut memiliki peran pokok guna meningkatkan keterampilan serta keahlian Kader PKK serta berdampak kepada peningkatan ekonomi keluarga.

Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimahwati Catur saat membuka kegiatan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK) tahun 2020 tingkat Kabupaten Kampar di Aula Kantor Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja, selasa (30/6/20).

Muslimahwati menjelaskan, bahwa UP2K merupakan salah satu program kerja PKK Pokja II yang bertujuan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam menambah pendapatan keluarga. Dimana kegiatan tersebut meliputi sosialisasi, pembinaan serta pelatihan bagi para kader.

Untuk mencapai hal tersebut, semua kader harus bisa bersinergi mulai tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Selain itu kader desa juga harus dapat membaca peluang terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Salah satunya pelatihan dan keterampilan dibidang baik bidang kerajinan tangan mauoaun bidang kuliner.

Sementara itu Camat Perhentian Raja Amiruddin pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepala TP-PKK tingkat kabupaten, dimana dalam hal UP2K, mulai dari ketua beserta pengurus telah mau hadir dan memberikan pembinaan kepada kades pkk Kecamatan Perhentian Raja khususnya desa Hangtuah” Kata Amiruddin.(Ountuo Daus).

Bupati Kampar serahkan BLT-DD Mentulik bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Kampar Kiri Hilir(SP) – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat terdampak Covid-19, Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Kampar Kiri Salman Jamaluddin, Kapolres Kampar diwakili Kapolsek Kampar Kiri AKP Handono, Kadis Kesehatan Dedi Sambudi, Kadis PMD Febrinaldi, Ketua DPP Lemtari Suhaili Dt Mudo, dr Zulmaeta selaku investor, Pengusaha, Ninik Mamak dan tokoh masyarakat di Halaman Kantor Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Selasa(30/6).

Diawali dengan peninjauan gedung serbaguna dan Sosialisasi Peran Desa dalam pencegahan stunting, Kader Pembangunan Manusia (KPM) pemerintah desa beserta kader bersama tenaga ahli P3MD Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi Konvergensi stunting dimana kegiatan dan penyerahan bantuan dibuka oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto.

Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdapat 7 Desa dan 1 Kelurahan, terdiri dari 3396 KK 12.522 jiwa, sementara Desa Mentulik terdiri dari 372 KK dan 1210 jiwa, terdapat 62 KK penerima BLT, 59 KK penerima sembako diluar bantuan (PKH,BST,BLT,BPNT,CBP,Zakat BAZNAS). Penyaluran bantuan tahap III sudah terlaksana di 5 Desa.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam arahannya secara terbuka menyebutkan Desa mentulik ini berbeda dari desa lainnya yang pernah dikunjungi, terutama fasilitas publik dan Instruktur yang ada di desa tidak jauh tertinggal dari Kabupaten karena keunikannya, fasilitas infrastruktur yang memadai dan sangat baik.

“Terkait Covid-19 masyarakat dihimbau untuk dapat melaksanakan protokol Kesehatan, jaga jarak dan gunakan masker, sementara untuk penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 untuk dapat disegerakan dan semoga target kita di bulan Juni ini dapat terpenuhi.” Ungkap Catur

Selain itu, Kepada masyarakat desa Mentulik kami himbau untuk terus kompak dan solid agar tidak mudah terprovokasi, kebersamaan inilah yang akan mendorong kemajuan investasi di desa, terlebih lagi di mentulik ini banyak investor untuk itu marilah kita jaga bersama agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin maju pesat tumbuh dan berkembang.

“Pembangunan Desa dapat kita gesa bersama dengan kekompakan, bersama kita bangun dan kembangan potensi desa dan mendorong kemajuan investasi dan perekonomian masyarakat.”ungkap Catur (ountuo daus)

Tak Dapat Bantuan Covid-19 dan Data Tak Tranparan Puluhan Warga Kelurahan Pasirpengaraian Aksi Damai

ROKAN HULU(SP) - Puluhan Warga Kelurahan Pasirpengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Selasa, (30/6/2020) mendatangi kantor Kelurahan mereka terkait bantuan terdampak Wabah Bencana Non Alam itu, mereka tidak dapat dan juga tidak transparan data dari Pemerintah setempat.

Aksi puluhan Warga Kelurahan Pasirpengaraian tersebut ada ibu-ibu, janda dan bapak-bapak tersebut, dengan berbagai tulisan di Karton, mereka memulai aksi dari Taman Kota Pasirpengaraian, ke Kantor Lurah Pasirpengaraian dan Depan Kantor Bupati Rokan Hulu di Komplek Bina Praja setempat di wilayah Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah.

Dibawah Komando orasi Aktivis  Lisman G dan Razali Nasution menyuarakan berbagai asipirasi dan kekesalan mereka warga terkait pendataan penerima bantuan terdampak wabah Corona Virus itu, sehingga mereka tak dapat bantuan, padahal mereka juga terdampak Covid-19.

Pada orasi itu, Warga yang aksi damai menyampaikan aspirasi kepada Bapak/Ibu Pemerintah, bahwa mereka warga terdampak bencana non alam yang terus menerus disampaikan oleh Pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 lalu itu untuk warga taati aturan pemerintah pada pencegahan Penularan Virus Corona itu.

'Kami warga sudah mentaati aturan pemerintah, namun Pemerintah membagi-bagi bantuan, tapi kami tidak diberikan, kami meminta data penerima untuk tranparansi penerima sesuai undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tantang keterbukaan Informasi Publik, juga tidak dikasi," orasi Lisman yang diiakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang aksi damai tersebut.

Bahkan ditemui dalam aksi damai itu, seorang Janda 50 Tahun bernama Jasmaniat, warga Kelurahan Pasirpengaraian mengaku sudah didata, namun tak pernah dapat bantuan.

"Dan setiap ditanyakan tatap tak ada jawaban. Saya mohon kepada Bapak Presiden RI, saya juga memohon bantuan saya ini janda, anak saya satu  orang masih sekolah," kata Jasniat menyampaikan aspirasinya.

Terlihat reperter media ini, pada aksi damai warga di depan Kantor Kelurahan Pasirpengaraian, dibawah pengamanan puluhan Anggota Polres Rokan Hulu, Satpol PP dan TNI  tetap menerapkan protokol Kesehatan Covid-19 dan
physical distancing.

Hadir dan ikut menyambut warga ada Sekretaris, Kabid Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Camat Rambah , Kasat Intelkam Polres Rohul, Kasat Sabara, Kasat Binmas, Danramil O2 Rambah, Lurah Pasirpengaraian.

Pada sambutannya Camat Rambah Ari Gunadi menyambut baik dan mengucapkan terimakasih apa asipirasi yang disampaikan warga dalam aksi damai tersebut.

"Kami mewakili dari Pemerintah berterimakasih atas asipirasi disampaikan masyarakat terkait bantuan tardampak Covid-19 ini. Kami juga dari Pemerintah tetap dan selalu memperhatikan warganya, namun bantuan terdampak Covid-19 ini terbatas, tidak semua mendapatkannya, karena penyaluran bantuan sesuai peraturan yang ada," katanya.

Sementara itu, Lurah Pasirpengaraian Dedi Kurniawan Saputra membacakan jenis bantuan dan jumlah warga penerima bantuan terdampak Covid-19 tersebut, ada Bantuan Langsung Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI penyaluran dari Kantor POS dari yang diusulkan penerima 102 KK, yang penerima menjadi 91 KK, 11 KK lain dikembalikan di POS karena 11 KK itu dinilai warga mampu dan ada PNS.

Selain itu, ada Penerima PKH yang datanya di Data Terpadu Dinsos P3A, ada 8 KK Penerima Sembako Pemkab Rohul,  Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemprov Riau yang sampai saat ini masih belum tersalurkan, ada Bantuan Sembako dari Provinsi Riau atau Kartu Keluaga Sejahtera (KKS) penerima 21 KK, bersamaan Bantuan Non Tunai (BNT) dari Pemerintah Pusat, dan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Kalau penerima PKH sudah tetap Penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinsos P3A Rohul diterima setiap bulan. Sedangkan Sembako Pemprov Riau KKS dan BNT itu bukan tunai, namun uangnya maauk di Rekening Bank  masing-masing Penerima setiap bulan sampai bulan Desember 2020 mendatang," jelas Lurah Pasirpengaraian.

"Untuk data Penerima Bantuan Covid-19 itu, kita diberi waktu mendata hanya dua hari, namun bila data itu ada yang ganda Penerima juga ada revisi. Terkait Demo warganya tersebut selaku lurah saya menerima aspirasi masyarakat," tambahnya lagi.

Selanjutnya, puluhan massa aksi melanjutkan orasi di Depan Kantor Bupati Rokan Hulu, disana juga setelah menyampaikan aspirasinya disambut oleh Kadinsos P3A Rohul Sri Mulyani dengan memaparkan terkait bantuan Covid-19 tersebut dari Pemerintah.

"Untuk penyaluran Bantuan Covid-19 dilaksanakan sesuai aturan yang ada, dan kami dari Dinsos P3A Rohul hanya sebagai pengatur  teknis sistim penyaluran kepada warga saja. Namun apa yang disampaikan oleh bapak ibu, sebagai masukan dan evaluasi kepada kami, dan bila bapak ibu merasa penerima, diharap datanya diberikan kepada RT, RW, Lurah Kades nya masing-masing untuk bisa di evaluasi lagi penerima bantuan terdampak Covid-19 ini," pungkasnya.

Sesuai pantauan di lapangan aksi berakhir dalam keadaan situasi aman dan terkendali dan kondusif, massa aksi membubarkan diri dengan tertip. (Fah/Tim).

Senin, 29 Juni 2020

DPRD Labuhanbatu Sumut Konsultasi Peningkatan PAD, DPRD Rohul Akui Persoalan DBH Perkebunan Kelapa Sawit

ROKAN HULU(SP) - Ada miliki potensi yang sama, DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Senin (29/6/2020) Kunjungan Kerja (Kunker) atau studi Banding  (Stuban) di DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Kunker Para Politisi tersebut
dalam rangka untuk konsultasi dan berbagi informasi tentang bagai mana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan.

Kedatangan Anggota Legislatif Kabupaten Labuhanbatu tersebut disambut hangat di Ruangan Komisi Kantor DPRD Rokan Hulu di Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah. Selama acara berlangsung tetap menerapkan protokol Kesehatan Covid-19 dan ditandai dengan penyerahan cindramata.

Pada kunker Legislatif dari Ibu Kota Rantau Perapat tersebut ada Wakil Ketua DPRD Hj. Juraidah Harahap, AMD, Arjan Priadi Ketua Komisi III, Akhir Putra Samosir, wakil ketua Komisi III dan Anggota Narhajannah Ritonga dan H.Sudin Setia Raja Harahap, dari Anggota DPRD Rohul, Ketua Komisi II H.Arif Reza Syah, LC bersama Anggota lainnya  Murkhas S.Pd dan Emon Casmon.

Melalui wawancara nya usai acara, Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Hj. Juraidah Harahap menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan hangat dari DPRD Rohul pada kunjungan mereka di Kabupaten yang berjulukan negeri seribu tersebut.

Lanjutnya mengatakan tujuan DPRD Labuhanbatu Komisi III Kunker di DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk konsultasi serta berbagi informasi pada peningkatan PAD.

Karena menurutnya, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten  Labuhanbatu miliki potensi yang sama, seperti Perkebunan Kelapa Sawit dan jumlah Anggota DPRD nya juga sama 45 orang, bahkan jumlah penduduk dan Luas wilayah juga tidak jauh beda.

"Sehingga dari pertimbangan itu, Kabupaten Rokan Hulu menjadi tempat kunjungan kami dari DPRD Labuhanbatu Sumut untuk melakukan konsultasi tentang Peningkatan PAD di berbagai hal, sekaligus untuk berbagi informasi untuk kemajuan masing-masing Kabupaten kedepan melalui PAD," kata Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu.

Ditanya reporter Media ini, apa PAD Rohul yang bisa dijadikan contoh DPRD Labuhanbatu, kata Juraidah Harahap, ada 11 Item Pajak dan 17 Retribusi dan dari Kabupaten Rohul miliki lebih 40 Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan di Labuhanbatu ada 32 Perusahaa, artinya lebih luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

"Namun untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu jelas. Namun ada juga PAD Rohul yang belum ada di Kabupaten Labuhanbatu padahal potensi nya ada, dan DBH Rohul masih belum jelas, sehingga pada kesimpulan nya dua kabupaten kedepan saling memberikan masukan, bagai mana potensi PAD yang ada tersebut menjadi sumber utama untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu Anggota DPRD Rohul Murkhas S.Pd menyampaikan ucapan terimakasih dan Apresiasi setinggi-tingginya kepada  DPRD Labuhanbatu yang sudah menjadikan DPRD Kabupaten Rokan Hulu tempat Kunker dalam studi banding peningkatan PAD, karena menurutnya Rokan Hulu ada nilai tingginya.

Lanjutnya, dari pertemuan, hasil pajak daerah salah satu dijadikan contoh, meski ada berbagai kendala, namun kedepan fungsi dari DPRD sebagai legislasi, pengawasan kedepan untuk lebih ditingkatkan lagi, sehingga perda-perda yang belum ada untuk peningkatan PAD segera untuk diprioritaskan.

"Seperti belum lama ini kita sudah sahkan Perda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda nomor 3 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum (RJU). Perda lain yang bisa menjadi peningkatan PAD Rohul kedepan ini kita prioritaskan," jelasnya.

Diakui Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, terkait DBH Perkebunan Kelapa Sawit di Rohul yang menjadi persoalan dan belum jelas.

Karena yang pertama kejelasannya, yang kedua, ketika dibuat payung hukum tentang Perkebunan, sementara pada Undang-Undang tentang pajaknya ke Pemerintah Pusat, sementara manfaat nya belum Masyarakat Rohul rasakan, padahal Perkebunan Kelapa Sawit di Rohul sangat luas dan Pabrik Kelapa Sawit nya juga terbanyak di Riau.

"Tentu yang menjadi perbandingan, kawan-kawan DPRD Labuhanbatu sudah maju selangkah tentang perkebunan ini, namu kedepan ini  kita dari DPRD Rohul pelajari lagi," pungkasnya. (Fah/Tim)

Banperda DPRD Rohul Harmonisasi Perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Perumda RHJ

ROKAN HULU(SP)- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar rapat harmonisasi dengan Pemkab Rohul diwakili Kabag Hukum dan Pimpinan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya (PD-RHJ) Senin, (29/6/2020).

Pada Rapat Harmonisasi diruang Komisi Kantor DPRD Rokan Hulu dijalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah tentang Rencana Perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Prusda Rakan Hulu Jaya dan juga Ranperda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Prusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Rapat dipimpin Ketua Baperda DPRD Rohul Emon Casmon didampingi Anggota H. Depredi Kurniawan ST, MM, Sit Fikal Lumban Gaol, Gurka Pandiangan, Hardianto Sinaga, dihadiri Kepala Bagian Hukum Setdakab Rokan Hulu Erinaldi, Direktur Utama (Dirut) PDRHJ Marjeni, Direktur Produksi Fitria Yuliani, Direktur Keuangan dan SDM Roswi Husen, dan Kosi Adm/Umum Wika Imeliza.

Dalam kesempatan itu, Kabag Hukum Setdakab Rokan Hulu Erinaldi Perubahan Perda PD-RHJ nomor 33 Tahun 2002 dan juga Ranperda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Prusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMN.

Dalam Perda PD- RHJ sebelummya ada yang dilakukan perubahan atau revisi, diantaranya nama dari Perusahaan Daerah (Prusda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Penghasilan Dewas dan Direksi, komete Audit, Laba atau presentasenya.

Perubahan pada di bidang pengembangan usaha lain, karena pada Perda sebelumnya Investasi dibidang energi kelistrikan yang di investasikan oleh Pemkab Rohul dan sejumlah poin lainnya, juga akan direvisi bisa mencapai 50-70 persen. Dan pada pengajuan Ranperda ini setelah dilakukan audit dari Inspektorat Pemkab Rohul.

"Pengajuan Perubahan Perda PD-RHJ ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 Tahun 2017, dan setelah  diaudit oleh Inspektorat Rohul," katanya.

Dalam kesempatan itu Ketua Baperda DPRD Rohul  Emon Casmon dan Anggota Baperda
Depredi Kurniawan menyampaikan beberapa poin yang perlu dilakukan harmonisasi pada draf ranperda yang sudah diajukan Pemkab Rohul tersebut.

"Pada poin Ranperda Perumda RHJ Pasal 9 Ayat 44 untuk lebih  diperjelas, serta dibidang pengembangan bidang usaha sehingga PD-RHJ yang menjadi nama Perumda RHJ ini, benar- benar maju dan menjadi sumber Peningkatan Asli Daerah (PAD)," jelas Emon Casmon dan Delpendri

"Juga pada Ranperda nomor 3 Tahun 2007 tentang Prusda BPR untuk dikembangkan dibidang Konfensional dan Syariah,' tambah Delpendri Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Rohul, yang langsung dijawab Kabag Hukum Setdakab Rohul, katanya sudah ada dalam draf pada Ranperda dan tentang perubahan lainnya bisa dibicarakan pada pembahasan di Pansus DPRD Rokan Hulu.

Sesuai pantauan reperter media ini pada Rapat Harmonisasi pada Rencana Perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Prusda Rakan Hulu Jaya dan Ranperda Nomor 3 Tahun 2007, diterapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlihat beberapa kali ditanya Ketua Baperda DPRD Rohul langsung disepakati oleh Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

Sementara itu, melalui wawancara Direktur Utama PD-RHJ Marjeni, didampingi Direktur Produksi Fitria Yuliani menyampaikan ucapan terimakasih kepada Baperda DPRD Rohul yang sudah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Renperda Perumda RHJ tersebut di DPRD Rohul

Lanjutnya, setelah hari ini Ranperda ini sudah di sepakati oleh Baperda DPRD Rohul, diharapkan dilanjutkan pembahasannya di DPRD Rohul bersama Direksi Perumda RHJ dan Bagian Hukum Setdakab serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya di Pemda Rohul.

Saat ditanya, setelah nanti Ranperda ini disahkan menjadi Raperda, apa bisa menjadi pendorong Peningkatan PAD Rohul ?, dan Apa saja bidang usaha yang masuk dalam program Perumda RHJ ? dan Berapa PAD dari  Prusda RHJ di tahun 2019 lalu ?

Jawab Marjeni yang miliki pengalaman dibadang Perbankan ini, setelah disepakati Ranperda ini menjadi Perda, Pihak Direksinya berkomomitmen menjadikan Perumda RHJ sumber PAD utama di Kabupaten yang berjulukan negeri seribu suluk tersebut.

"Kami dari Direksi berkomitmen, melalui perubahan Perda ini, menjadikan Perumda RHJ sumber utama PAD Kabupaten Rokan Hulu kedepan. Sedangkan terkait PAD Di Tahun 2019 lalu, Perusda RHJ sudah sumbangkan PAD dari bidang PBB, Rertribusi Parkir dan Retribusi Sampah sebasar  RP 400 Juta, tentu bila ranperda ini sudah jadi Perda, PAD bisa lebih besar lagi kedepan," tuturnya.

Lanjutnya untuk jenis usaha  yang saat ini sudah pihaknya jejaki dan komunikasi hingga sudah menyurati Bupati Rohul, dibidang perkebunan, Pertambangan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan juga dibidang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan pelaksanaannya secara bertahap dan dalam kebersamaan untuk Rokan Hulu lebih maju lagi.

"Untuk itu kita sangat berharap Ranperda ini, diprioritas untuk  pambahasannya di DPRD Rohul manjadi Perda, sehingga bisa  disahkan sesuai dengan harapan pemerintah," pungkasnya. (Fah/Tim)

Danramil 14 Kepenuhan dan Anggota Mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke 74.

ROKAN HULU(SP) - Komandan Koramil 14 / Kepenuhan Kapten Inf Hendra P Barus beserta Anggota menyampaikan ucapan  selamat Hari Bhayangkara ke -74.

Ucapan selamat dan Koramil 14 Kepenuhan tersebut melalui Upacara bersama di Mak Polsek Kepenuhan, Resor Rokan Hulu, Daerah Riau, Senin, (29/6/2020). Terlihat selama giat itu, gembira dan rasa haru serta membuktikan dalam kebersamaan.

Hadir dalam giat tersebut Kapolsek Kepenuhan AKP Dasril, SH, Para Kanit Polsek Kepenuhan, Anggota Koramil 14 / Kepenuhan
12 Personil Anggota Polsek Kepenuhan 15 Personil. Terlihat

Dalam kesempatan tersebut Bapak Danramil 14 / Kepenuhan memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke 74  Kepada Bapak Kapolsek Kepenuhan beserta Anggota dan giat dilanjutkan dengan Pemotongan KUE dan pembuatan Testimoni.

"Giat selesai sekira jam 09.20 wib
Selama giat berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali," kata Kapolsek AKP Dasril, SH. (Fah/Tim

Dari Webinar BPSDM Provinsi Riau, *PNS Harus Peduli dan Menyesuaikan Diri di Era New Normal

ROKAN HULU(SP)  - Untuk meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan berkinerja tinggi serta menyesuaikan diri Aparatur Sipil Negara (ASN) di era New Normal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau menggelar Web Seminar (Webinar) melalui Video Conference, Kamis (25/6/2020) belum lama ini.


Webinar dengan mengambil thema tentang "ASN Berintegritas dan Berkinerja tinggi pada era New Normal" ini diikuti oleh 592 peserta seluruh Indoensia, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, yang diikuti Kadis Kominfo Rohul Drs Yusmar M.Si, dengan narasumber Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BPK RI perwakilan Riau dan BPSDM Provinsi Riau.

Dalam sambutan dan penutupan acara, Kepala BPSDM Provinsi Riau, H. Joni Irwan, M.Si, mengatakan acara yang semula di rencanakan singkat, namun molor, karena semangat dan antusiasnya peserta dan nara sumber mengikuti acara Webinar ini

Dari 3 orang narasumber yabg memaparkan materi dalam Webinar ini diperoleh penekanan, bahwa PNS harus peduli dan menyesuaikan diri dalam bekerja menuju New Normal sekarang ini.

Seperti sebagaimana Kepala BPK Perwakilan Riau T.Ipoeng Andjar Warsito, mengatakan bahwa  ASN di harapkan pada era New Normal ini dapat memiliki Sense of crisis - sense of normal, Tetap berkomitmen untuk bekerja, Optimalisasi Tehnologi Informasi, Leading of example, Disiplin waktu dan Mematuhi Protokol Kesehatan.

Lanjut Ipoeng, Ia mencontohkan bagaimana dengan kerja di rumah yang tidak dapat hadir secara fisik di kantor, namun PNS hendaknya dapat menggantikan kehadirannya dengan mengoptimalkan peralatan tehnologi dewasa ini.

"Sehingga PNS yang bersangkutan tetap bekerja ditengah Pandemi, termasuk di bidang Pengawasan sendiri," ujarnya

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau ini juga menguraikan tentang pengertian integritas yang merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh yang dimilikinya seperti sifat jujur, kerja keras serta kompetensi yang memadai.

Tambah Ipoeng, profesional adalah kemampuan, keahlian, dari komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian dan kecermatan serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam hal ini, Ipoeng juga mencontohkan di tubuh BPK sendiri, tetap komitmen melaksanakan pemeriksaan selama pelaksanaan pandemi, Work from home, optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi dan tetap Disiplin terhadap Protokol Kesehatan.

Hal tersebut juga di dukung Widyaiswara BPSDM Provinsi Riau Andrey Sukarman, bahwa dalam suasana perubahan ini ASN harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dengan beberapa hal, seperti Tekhnologi, pola hidup, ekonomi dan Bisnis, informasi dan hubungan masyarakat.

Lanjut Andrey, Provinsi Riau telah mempunyai Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang Pembangunan Budaya Integritas.

"Prinsipnya bagaimana kita termasuk PNS melaksanakan pekerjaan yang dapat memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita," ujarnya

"Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tetap berintegritas dan berkinerja tinggi dengan mentaati peraturan perundangan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang akan diikuti dan di pedomani," kata Andrey

Peserta webinar yang diikuti oleh Sekda, Asisten 3, Inspektur dan Kepala BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia itu, berlangsung selama hampir 4 jam, diiringi dengan tanya jawab dari berbagai daerah yang mengikuti.

Webinar yang dipandu oleh Endang Mega Sari, sebagai Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Riau itu berjalan lancar dan tertib, yang ditandai dengan penutupan acara oleh Kepala BPSDM Provinsi Riau, Joni Irwan. (MC DisKominfo Rohul)

Bupati Kampar Serahkan Santunan Kematian dari BPJS Kepada Ahli Waris THL DLH Kampar.

Bangkinang Kota(SP) - Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH didampingi Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau dan kepri Pepen S Almas dan Kepala Kantor Cabang Perintis Kampar Bangkinang Dodi Pramana serahkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS sebesar Rp.42 juta kepada Almarhum Feri Irwandi Pegawai Non ASN Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar yang diterima oleh istrinya selaku ahli waris Yasmi Susanti.

Penyerahan tersebut dilaksanakan saat Apel gabungan pertama masa lepas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke tatanan Baru atau new normal yang di ikuti oleh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar di Halaman Kantor Bupati Kampar. 29/6

Bupati Kampar mengatakan ini upaya langkah baik kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Ketenagakerjaan dengan BPJS, oleh karena itu ini sebagai contoh dan dilakukan oleh seluruh OPD untuk melindungi dan memberikan kepastian jaminan sosial ini.

“Ini juga suatu bentuk kepedulian kita, karena kita selaku Pemerintah harus peduli untuk melindungi, mengayomi siapapun yang turut bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar ini.”ujar Catur

Bupati Kampar juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD dan sekretaris daerah dan seluruh ASN yang telah membantu sehingga Kabupaten Kampar menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau perwakilan Pekanbaru beberapa hari lalu.

“WTP ini sudah ke empat kali berturut-turut kita terima, tentu ini berkat kerja keras kita dan kerja cerdas kita dan bahkan kerja ikhlas kita, walaupun ada beberapa catatan namun ini bisa kita atasi.”ucap Catur

Bupati Kampar juga mengharapkan untuk terus melakukan terobosan dan inovasi untuk kemajuan-kemajuan baik dari sisi administrasi, percepatan pembangunan maupun konotasi pelaksanaan misi Kabupaten Kampar.

“Kita tidak boleh lengah harus tetap semangat, dan tingkatkan etos kerja.”himbau Catur (ountuo daus)

Bupati Kampar pimpin Apel Gabungan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

Bangkinang Kota(SP) – Bupati Kampar pimpin Apel Gabungan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar serta Penyerahan santunan klaim jaminan kematian an. Feri Irwandi non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, di halaman Kantor Bupati Kampar, Senin (29/6).

Sekretaris Daerah H Yusri, Pejabat eselon II III dan IV, Pepen s almas Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau Kepri BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kampar Dodi.

Bupati Kampar dalam arahannya menyampaikan mulai 5 Juni 2020 seluruh ASN kembali kerja di kantor dengan mematuhi Protokol Kesehatan
Seluruh OPD harus memiliki fasilitas yang mendukung jalannya protokol Kesehatan, akan dilakukan pengecekan.

“Mulai hari ini pelaksanaan apel dilaksanakan dan hanya diikuti oleh eselon II, III, dan IV.” Ungkap Catur

Selain itu, Kepada dinas terkait penanganan Covid-19 seperti
Dinas Sosial untuk mendata dan melakukan pemetaan masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bantuan jaring pengamanan sosial dari pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mempercepat penyaluran BLT DD tahap II dan tahap III yang belum tersalurkan, Dinkes untuk selalu memantau dan melakukan penanganan secara dini terhadap ODP, PDP dan pasien Positif Covid-19 serta mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana, peralatan, perlengkapan, APD, obat-obatan, ruang isolasi untuk mengantisipasi lonjakan terdampak Covid-19.

Dishub, BPBD dan Satpol-PP untuk mensosialisasikan dan memperhatikan masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan, serta memfungsikan posko-posko yang ada di pasar-pasar, batas wilayah dan tempat umum lainnya.

Diskominfo untuk terus melakukan sosialisasi melalui seluruh fasilitas yang ada, serta melalui spanduk, baliho, media massa maupun elektronik agar masyarakat memahami tentang bahaya dan cara mengatasi penyebaran covid-19

Percepatan rasionalisasi anggaran, penyusunan RAPBD-P 2020 dan RAPBD tahun anggaran 2021

“Untuk percepatan penyusunan anggaran perubahan
Bapenda DPPKA untuk melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan menggali sumber-sumber penerimaan pajak yang baru.” papar Catur

Selain itu, Bapedda untuk melakukan percepatan penyusunan pergeseran anggaran, penyusunan RAPBD-P 2020 dan penyusunan RAPBD 2021

Dinas Pertanian, Dinas ketahanan pangan untuk memotivasi petani dalam peningkatan pangan saat pandemi dan pasca pandemi covid-19

Dinas Pasar, Koperasi dan UMK, Disperin dan tenaga kerja serta Dinas pmptsp untuk mendorong dan peningkatan investasi serta melakukan pembinaan kepada UMK, industri kecil serta memberikan kemudahan kepada investor untuk berusaha di Kampar

Apresiasi juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah Yusri dan seluruh OPD atas kinerja dan pencapaiannya sehingga pemerintah kabupaten Kampar kembali menerima WTP untuk ke IV kalinya.

Dalam pelaksanaan apel juga dilakukan penyerahan santunan klaim jaminan kematian an. Feri Irwandi non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. (Ountuo Daus)

Harganas XXVII Tingkat Kabupaten Kampar, Peserta Akseptor Melebihi Target.

BANGKINANG(SP)-Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar peringatan  Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVII tahun 2020, Senin (29/6/20). Peringatan Harganas tahun ini mengangkat tema “BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di keluargamu”,  dengan tagar (hashtag) #berencanaitukeren.

Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam memeriahkan  peringatan Harganas XXVII. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan pelayanan KB serentak sejuta akseptor. Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional  untuk memenuhi rekor MURI.

Untuk Kabupaten Kampar,  target yang ditetapkan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Riau  sebanyak 3.506 akseptor baru, dengan rincian, MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)  yang terdiri dari IUD dan implant sebanyak 632 akseptor, Pil/kondom sebanyak 1.799 akseptor dan suntik sebanyak 1.075 akseptor. 

Namun dari hasil pendataan yang dilakukan dilapangan tercatat ada 5.812 akseptor yang ikut dalam pelayanan KB serentak. Dengan rincian, MKJP  yang terdiri dari IUD 170 akseptor dan implant sebanyak  1.095 akseptor (total MKJP sebanyak 1.265 akseptor), Pil 2.041 Akseptor, kondom sebanyak 603 akseptor, dan  suntik sebanyak  1.903 akseptor. Artinya pencapaian realisasi pelayanan KB serentak di Kabupaten Kampar  sebesar 165 %.

Pelaksanaan pelayanan KB serentak dalam rangka  Harganas XXVII tingkat Kabupaten Kampar dilaksanakan di 126 fasilitas kesehatan (faskes) seluruh Kabupaten Kampar, termasuk di dalamnya 31 Puskesmas.

Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH menyempatkan diri meninjau  pelaksanaan  pelayanan KB serentak di Kecamatan Bangkinang yang  dipusatkan di  gelanggang pencak silat Pengkab IPSI Kabupaten Kampar  komplek kantor Camat Bangkinang Muara Uwai.

Ikut mendampingi Bupati Kampar, Ketua TP PKK Kabupaten Kampar  Muslimawati Catur,  Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Ny. Juli Mastuti  Yusri beserta pengurus,  Kepala Dinas  Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar  Drs. H. Edi Afrizal, MSi beserta pejabat dilingkup DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Camat Bangkinang Amir Ludfi.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyempatkan diri berdialog dengan ibu-ibu peserta  KB. Bupati memberikan semangat  dan motivasi  kepada peserta KB akan pentingnya keikutsertaan ber KB dalam menciptakan keluarga  sehat, berkualitas dan  sejahtera. “Terimakasih ibu-ibu yang telah ikut mensukseskan program pemerintah  dengan cara ikut program keluarga berencana,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada  penyuluh KB dan  kader yang  telah bekerja keras dalam mensukseskan program Pemerintah. “Keberhasilan pelayanan KB hari ini, tidak terlepas dari kerja keras bapak ibu penyuluh dan kader,” ujar Bupati.

Sementara itu Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar  Drs. H. Edi Afrizal, M.Si kepada wartawan menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut dan memeriahkan Harganas tingkat Kabupaten Kampar XXVII, selain  kegiatan  pelayanan KB serentak sejuta akseptor ini,  Dinas  DPPKBP3A Kabupaten Kampar telah melaksanakan serangkaian kegiatan.

Diantara  kegiatan tersebut  yakni, mengikuti  penilaian KB Lestari tingkat Provinsi Riau yang mana peserta dari Kabupaten Kampar meraih juara I dan akan mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional, penyerahan media KIE stunting dan BKB KIT di desa Tanjung Karang dalam kegiatan Konvergensi Intervensi penanggulangan stunting. Sementara itu ada  kegiatan Forum Genre dan  Forum Anak Kabupaten Kampar  yaitu, membantu dan mengunjungi salah seorang remaja yang menderita tumor lambung di Desa Laboy Jaya, kampanye PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan seminar online tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. (Ontuo daus)

Guna Memutuskan Mata Rantai Covid-19, PT RBBE Berikan Bantuan Ke Kecamatan Hingga Nagari

Sijunjung (SP) - Sebagai bentuk keseriusan serta kepedulian terhadap pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19, PT. Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) berikan bantuan berupa masker, galon untuk cuci tangan serta sabun untuk wilayah sekitar area operasi PT.RBBE.

Bantuan tersebut langsung diserahkan kepada pihak Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari dan Polsek, bahkan untuk masker ada yang diberikan langsung ke masyarakat di pasar-pasar.

Keberangkatan tim dari PT. RBBE tersebut dilepas Direktur PT.Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda), Hardiwan di halaman kantor PT. PRBB pasar impres Muaro Sijunjung, Senin (15/6) lalu.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan benar-benar tepat sasaran dan dapat mendukung kelengkapan daerah-daerah yang berjuang menangani wabah virus corona di Ranah Lansek Manih itu.

Saat dikonfirmasi sumatrapos.co.id, Field Finance & Admin Staff PT. RBBE, Elmai Fitrah menjelaskan bantuan ini merupakan bentuk keseriusan serta kepedulian terhadap pencegahan dan pemutusan mata rantai peredaran Covid-19.

”Bantuan ini merupakan bantuan CSR tahap kedua PT.RBBE, yang mana sebelumnya pihak dari PT.RBBE telah menyerahkan sejumlah APD dan masker kain kepada Sekretaris SAPMA Pemuda Pancasila Sijunjung dan kepada pihak Rumah Sakit Universitas Andalas Kota Padang pada bulan April yang lalu,” ungkap Fitra melalui via whatsAppnya, Senin (29/6).

Disebutnya, bantuan CSR tahap dua itu diberikan berupa galon sebanyak 9 buah, sabun cuci tangan sebanyak 18 buah dan masker sebanyak 52 kodi.

“Sedangkan daerah-daerah yang menjadi sasaran kami yaitu Kantor Camat Koto VII, Kantor Wali Nagari Limo Koto, Kantor Wali Nagari Tanjuang, Kantor Wali Nagari Padang Laweh, Kantor Wali Nagari Padang Laweh Selatan, Kantor Wali Nagari Muaro, Kantor Wali Nagari Palangki, Polsek Koto VII dan Polsek IV Nagari,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan turun lansung ke pasar-pasar di daerah yang menjadi sasaran tersebut dengan membagikan masker kepada masyarakat. (Dicko)

Polsek Tambang Tangkap Salahsatu Pelaku Jambret Beberapa Jam Setelah Kejadian


Tambang (SP) - Unit Reskrim Polsek Tambang Polres Kampar berhasil mengamankan salahsatu pelaku Begal (Jambret) beberapa jam setelah kejadian, salahsatu pelakunya AR warga Perumahan Graha Gemilang Lestari wilayah Desa Tarai Bangun berhasil diringkus Polisi pada Senin dinihari (29/6/2020).


Peristiwa penjambretan ini terjadi pada Minggu sore (28/6/2020) sekira pukul 17.30 wib, di Jalan Kubang Raya wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.

Saat itu korban Rita Rosita (58) bersama anaknya Sri Muliani (23) warga Desa Kubang Jaya Siak Hulu, tengah melintas di Jalan Kubang Raya Desa Tarai Bangun dengan mengendarai sepeda motor.

Tiba-tiba sepeda motor korban dipepet oleh pelaku yang juga mengendarai motor bersama rekannya, dan langsung merampas tas yang disandang oleh korban sdri. Suri Muliani.

Pelaku menarik paksa tas yang disandang oleh korban yang menyebabkan sepeda motor korban terjatuh, mereka berdua ibu dan anak ini mengalami luka-luka dan kemudian dibawa warga untuk berobat di klinik medica yang tidak jauh dari lokasi kejadian.

Warga disekitar lokasi kejadian menginformasikan peristiwa ini ke Polsek Tambang, selanjutnya Kapolsek Tambang Iptu Jurfredi SH perintahkan Kanit Reskrim Ipda Albert Sitompul SH beserta Tim Opsnal Polsek mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan atas kejadian ini.

Dari hasil penyelidikan dan olah TKP diduga salah satu pelakunya adalah AR warga Desa Tarai Bangun, selanjutnya petugas mencari keberadaan terduga pelaku ini, lewat tengah malam sekira pukul 00.30 wib tersangka AR berhasil diamankan di sekitar perumahan Griya Gemilang Lestari Desa Tarai Bangun.

Dari hasil interogasi oleh petugas, tersangka AR mengakui perbuatannya, selanjutnya AR digelandang ke Polsek Tambang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Tambang Iptu Jurfredi SH saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan salah satu tersangka kasus Curas Jambret ini, disampaikan bahwa tersangka telah diamankan di Polsek Tambang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Ditambahkan Jurfredi bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan AR yang ikut bersamanya dalam melakukan penjambretan ini, ungkap Jurfredi.(RC)

Polres Kampar Gelar Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di TMP dalam rangka Hari Bhayangkara ke-74

 
KAMPAR(SP)- Senin pagi (29/6/2020) sekira pukul 07.00 Wib, segenap Personel Polres Kampar melaksanakan Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Eka Bakti Bangkinang dalam rangka Hari Bhayangkara ke-74.

Bertindak selaku Pimpinan Rombongan Kapolres Kampar AKBP Mohammad Kholid SIK, dengan Perwira Upacara Kasat Sabhara AKP Ikwan Widarmono. Untuk peserta Upacara terdiri dari Waka Polres dan Pejabat Utama Polres Kampar, Para Kapolsek serta seluruh Perwira Polres Kampar.

Upacara Ziarah ini diawali Penghormatan kepada Arwah Para Pahlawan dan Mengheningkan Cipta yang dipimpin Kapolres Kampar selaku Pimpinan Rombongan.

Berikutnya Peletakan Karangan Bunga oleh Pimpinan Rombongan di depan Tugu Pahlawan dan diakhiri dengan Pembacaan Do'a.

Selesai upacara dilanjutkan penaburan bunga di Pusara Para Pahlawan oleh Pimpinan Rombongan dan diikuti peserta ziarah, kegiatan berakhir pada pukul 07.30 wib dan seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar.(RC)

Kampar Juara I KB Teladan Tingkat Provinsi Riau

BANGKINANG(SP)  ; Kabupaten Kampar berhasil meraih juara I KB (Keluarga Berencana) Teladan Tingkat  Provinsi Riau Tahun 2020. Prestasi membanggakan ini diraih pasangan Sutriono dan Anita Purwati warga  Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Atas  prestasi tersebut,  pasangan ini mendapat penghargaan  dari Gubernur Riau H. Syamsuar, MSi yang diserahkan langsung oleh  Gubernur Riau pada  acara  peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas ) XXVII tingkat Provinsi Riau di  Pekanbaru, Senin (29/6/2020).

Peserta KB (Akseptor)  Sutriono dan Anita Purwati ini  merupakan pasangan KB Lestari yang telah menjalani program  KB selama   dua puluh tahun dan telah memiliki dua orang anak. Pasangan ini menggunakan  alat kontrasepsi (Alkon)  dengan sistem MKJP (Metode Kontrasepsi  Jangka Panjang).

Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas ) XXVII Tingkat Provinsi Riau ini,  diikuti  oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur  secara virtual di Balai Bupati Kampar, Senin (29/6/20). Ikut hadir mendampingi  Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar,  Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Ny. Juli Mastuti  Yusri beserta pengurus,  Kepala Dinas  Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar  Drs. H. Edi Afrizal, MSi beserta pejabat dilingkup DPPKBP3A Kabupaten Kampar.

Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVII Tingkat Provinsi Riau mengusung tema  “Satukan Gerak Dalam Membangun Keluarga Berencana”. Salah satu rangkaian kegiatan  Harganas Provinsi Riau adalah penjaringan akseptor baru dalam upaya untuk mendukung pemenuhan 1 juta akseptor baru se-Indonesia sekaligus memenuhi rekor MURI.

Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati Catur  usai mengikuti  peringatan Harganas XXVII Tingkat Provinsi Riau secara  virtual menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas prestasi yang diraih  akseptor   dari Kabupaten  Kampar. Ia  juga menyampaikan  ucapan  terimakasih kepada pasangan Sutriono dan Anita Purwati  atas prestasi juara  I KB teladan tingkat Provinsi Riau. “Prestasi ini  sebagai motivasi bagi ibu-ibu dan remaja di Kabupaten Kampar agar selalu memakai alat kontrasepsi, dan  jangan sampai nanti terlambat sehingga merugikan diri sendiri,” ujarnya.

Kepada masyarakat Kabupaten Kampar,  Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Muslimawati menghimbau agar bisa mengikuti program Keluarga Berencana  sehingga menjadi keluarga  yang sehat, berkualitas dan sejahtera. “Melalui Keluarga Kita  Wujudkan Sumber Daya  Unggul Menuju Indonesia  Maju,” ujar  Muslimawati.

Sementara  itu  Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar  Drs. H. Edi Afrizal, M.Si juga menyampaikan rasa  bangga  dan bahagia atas  prestasi yang di raih pasangan Sutriono dan Anita Purwati. Keberhasilan  ini  tidak terlepas dari kerja keras penyuluh dan kader KB  dalam mensosialisasikan dan mengajak pasangann usia subur  untuk ikut program KB. “Kita mengucapkan selamat kepada pasangan Sutriono dan Anita Purwati sekaligus  berterimakasih kepada  PLKB dan kader di Kabupaten Kampar yang mendukung program pelayanan akseptor,” ujar Edi Afrizal. ( ontuo daus/Herman )

Agung Nugroho: Proses PAW Anggota DPRD Riau FD Dibahas Fraksi dan Partai

PEKANBARU(SP) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Agung Nugroho menyampaikan suasana duka atas meninggalnya satu orang anggota fraksi Demokrat. Suasana duka cita tersebut terkait meninggalnya Ir. H. Noviwaldi Jusman beberapa hari silam.

"Saat ini kami masih dalam suasana berduka. Belum melakukan rapat soal PAW. Karena kita keluarga Demokrat disini belum ke Jakarta rumah duka," jawab Agung, Senin 29/6/2020, saat ditanya wartawan, proses Pergantian Antar Waktu (PAW), atas kekosongan Anggota Fraksi Demokrat di DPRD Riau.

Namun menurut Agung, kewajiban Fraksi dan Partai untuk mengisi kekosongan secara undang undang dan aturan berlaku akan dijalankan.

"Proses PAW tentu akan dilakukan rapat fraksi dan juga rapat partai bersama DPD dan di DPP nanti ketentuannya. Karena yang punya partai orang DPP," terang Agung Nugroho.

Seperti diberitakan, bahwa Ir H. Noviwaldy Jusman selaku anggota DPRD Riau fraksi partai Demokrat telah meninggal dunia beberapa hari silam. Kabar duka tersebut disampailan oleh keluarga dan kerabat almarhum pada 25 Juni 2020.

Beliau adalah anggota DPRD Riau dari partai Demokrat periode ke tiga untuk masa jabatan 2019-2024 ini.

Dikabarkan sebelumnya, almarhum yang akrab di panggil Dedet ini mengalami ganggguan kondisi kesehatan selang 3 bulan setelah dilantik, dan dirawat di RS.

Hingga rawat jalan dan telah mulai pulih hingga bisa beraktivitas di DPRD Riau, meski dibantu dengan kursi roda. Terakhir kabar duka cita tersebut disampaikan pihak keluarga dan kerabatnya pada 25 Juni 2020.(ontuo daus)

Minggu, 28 Juni 2020

Tingkatkan Kesiapan Penanganan Covid-19, Gubernur Jambi : Lakukan Uji Swab Mandiri Melalui Metode PCR

Jambi (SP) – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengemukakan, guna lebih meningkatkan kesiapan dalam melakukan penanganan covid-19, Provinsi Jambi bersinergi untuk mengadakan uji SWAB mandiri melalui metode PCR. Hal tersebut dikemukakan Fachrori usai meninjau secara langsung kesiapan tempat uji swab mandiri di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi, Kamis (25/06).

“Uji SWAB mandiri ini adalah tindak lanjut dari  penandatanganan Naskah Sinergitas Kerja antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Universitas Jambi, Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi pada tanggal 01 Juni 2020 di ruang kerja Gubernur Jambi, Kantor Gubernur Jambi,” ujar Fachrori.

“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka penanganan covid-19 di Provinsi Jambi. Sinergi ini menunjukkan semangat dan komitmen Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kesiapan dalam melakukan penanganan covid-19,” tambah Fachrori.

Fachrori menjelaskan, selama ini Provinsi Jambi selalu mengirimkan sampel ke Pusat dalam melakukan uji SWAB dan membutuhkan yang cukup lama untuk mengetahui hasilnya, dengan adanya uji SWAB mandiri ini yang akan dilakukan di laboratorium BPOM Provinsi Jambi tentu lebih mempercepat dalam pemeriksaan dan mengetahui hasilnya, tanpa perlu mengirim sampel ke Pusat dan menunggu hasilnya keluar.

“Jadi, mulai minggu depan kita sudah bisa melakukan uji SWAB mandiri di laboratorium BPOM Provinsi Jambi tanpa harus mengirimkan sampel ke pusat dan bisa lebih cepat mengetahui hasil dari uji SWAB tersebut tanpa menunggu hasil dari pusat. Laboratorium BPOM Provinsi Jambi sendiri juga telah mendapatkan register dari pusat sebagai laboratorium yang bisa melakukan tes untuk covid-19,”jelas Fachrori.

Lebih lanjut, Fachrori menambahkan, berdasarkan naskah sinergitas kerja, masing masing pihak memberikan kontribusi dalam uji SWAB mandiri melalui PCR ini, misalnya Pemerintah Provinsi Jambi berkontribusi dalam pembiayaan.(Humas Jambi)

Tolak RUU HIP, APRR Gelar Aksi Damai di DPRD Riau

Pekanbaru(SP) - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Riau(APRR) menggelar aksi damai penyampaian aspirasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Jumat (26/6/2020).

Massa ini tampak hadir bersama sejumlah tokoh agama dan budaya Provinsi Riau diantaranya Ketua FKPMR Chaidir, Sekum MUI Riau Zulhusni Domo, tokoh perempuan Riau Azlaini Agus, Ketua GMMK Yana Mulyana, dan sejumlah massa.

Massa sendiri diterima oleh Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar bersama anggota DPRD Riau Agung Nugroho, Ade Hartati Rahmat, Arnita Sari dan Abdul Kasim.

Aliansi ini lebih dahulu memaparkan dasar mereka melakukan aksi damai ini yaitu bahwa Riau adalah negeri yang beragam yang menjunjung ideologi Pancasila. Adapun hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila merupaka ancaman terhadap tatanan kehidupan masyarakat Riau yang agamis dan pancasilais.

Lebih lanjut mereka melalui aksi damai ini ingin mengingatkan Pemerintah, Presiden dan Mentri, Dewan Legislatif dan Kepala Daerah bahwa sejak dahulu Riau sudah memberikan sumbangan yag besar bagi NKRI. Dimulai dari bahasa melayu sebagai cikal bakal bahasa bangsa hingga k
Kerajaan Siak yang memberikan seluruh kekayaannya untuk NKRI. Hingga kini melalui hasil Sumber Daya Migas, Mineral, Perkebunan dan Sumber Daya Alam lainnya yang sangat besar jumlahnya ke Negara dan Bangsa ini.

Mereka berpendapat bahwa RUU HIP sesungguhnya merupakan ancaman terhadap Pancasila, NKRI, Persatuan dan Kesatuan di negeri ini.

Berikut empat (4) poin yang menjadi penyataan sikap Aliansi Rakyat Riau:
1. Rakyat Riau menolak keras, rancangan RUU HIP.
2. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut.
3. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mencoret dan menghapus RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
4. Menolak segala wujud, bentuk dan gerakan bangkitnya kembali PKI, Komunis dan Marsis di bumi Indonesia.(humasdprdriau)

Koalisi Kampar Maju : Dukung Penuh Program Catur yang Pro Rakyat

Bangkinang Kota(SP) – Koalisi Kampar Maju Dengan tegas mengatakan, bahwa memberikan apresiasi penuh terhadap kinerja yang dilakukan oleh Bupati Kampar Saat ini. Program yang telah dilakukan oleh Catur Sugeng sangat menyentuh kepentingan

rakyat-rakyat miskin di Kabupaten Kampar. Program yang telah dilakukan oleh Catur Sugeng saat ini adalah program pro rakyat. Koalisi Kampar Maju berkomitmen penuh akan menjaga dan mengawal semua program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Azis-Catur.

Demikian disampaikan oleh Jubir Koalisi Kampar Maju, Syamsul Muhkammar, S.Ag dihadapan semua Ketua Partai Koalisi Kampar Maju seusai melakukan silaturrahmi dan diskusi dengan Bupati Kabupaten Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH Datuk Rajo Bertuah, (27/06/20) di rumah dinas Bupati Kabupaten Kampar.

Syamsul Muhkammar menambahkan, bahwa Koalisi Kampar Maju yang terdiri dari enam partai, diantaranya partai Golkar, Gerindra, PPP, PKS, NasDem dan PKB saat ini tetap kompak dan tidak pernah terjadi perpecahan. Koalisi Kampar Maju tetap memiliki komitmen akan selalu menjaga, mengawal dan mengawasi pemerintahan Azis-Catur hingga habis periodenya. Tidak pernah terjadi perpecahan antara koalisi Kampar Maju dengan pemerintahan Azis-Catur hingga saat ini. Koalisi Kampar Maju (saat ini sebanyak 28 kursi di DPRD Kampar) akan terus mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap mas Catur Sugeng dalam menjalankan program-program pro rakyat yang dilakukannya, ungkap Syamsul.

Menyikapi kekosongan posisi Wabup Kampar semenjak Catur Sugeng Susanto dilantik sebagai Bupati Kampar menggantikan Almarhum Aziz Zaenal, Politisi partai NasDem Kampar tersebut mengatakan, bahwa tidak ada kendala dalam proses pengisian posisi wabup tersebut. Koalisi tetap kerja dan terus bekerja. Melakukan progres pengisian posisi Wabup tersebut. Hanya saja kita harus mengikuti proses dan aturan yang panjang untuk mencari kesepakatan bersama. Tidak bisa satu partaipun yang kita tinggalkan. Semua perasaan partai koalisi harus kita pertenggangkan dan tidak boleh ada yang merasa tersinggung, ungkap Syamsul.

Syamsul juga menjelaskan, bahwa Alm. Azis Zaenal meninggal sekitar bulan Desember 2018, dan saat itu semua partai sibuk Pemilu. Memang pada saat itu, Ketua DPRD Kampar pernah menyurati partai Koalisi untuk memajukan 2 (dua) nama calon Wabup, tetapi waktu yang diberikan sangat pendek hanya 15 hari, sehingga partai Koalisi tidak merasa cukup waktu hingga waktu yang diberikan kadaluarsa. Setelah pelantikan DPRD periode 2019-2024 sekitar bulan Agustus 2019, maka hingga Desember 2019, DPRD sibuk mengurus Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Setelah DPRD membentuk AKD, sekitar bulan Maret, kitapun diserang pandemi covid-19, ungkap Syamsul.

Lebih lanjut Syamsul menjelaskan, hingga saat ini, Koalisi Kampar maju tetap serius bekerja untuk mengisi kekosongan kursi Wabup Kampar. Paling sedikitnya sudah lebih 20 kali koalisi Kampar Maju mengadakan rapat untuk membicarakan progres pengisian kursi Wabup, ungkap Syamsul.

Namun, yang perlu Koalisi sampaikan kepada masyarakat Kampar, bahwa Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto tidak pernah menginginkan atau menghalangi upaya terbentuk dan terpilihnya wakil bupati yang akan membantu dan mendampinginya menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kampar ke depan. Catur Sugeng ibarat seorang pengantin yang harus siap menerima calonnya, namun tidak mungkin kita lakukan nikah paksa, ungkap Syamsul Muhkammar dengan senyuman khasnya.

Sementara itu, Sekretaris Koalisi Kampar Maju, Hendrayani, SE.MM kepada wartawan menambahkan, bahwa semua partai Koalisi memiliki komitmetmem bersama. Tidak ada kendala dalam progres yang kita lakukan.
Hendrayani menegaskan, bahwa User (Pemakai) Wabup itu adalah bupati. “Ketika tidak ada Wabup Kampar aman, Jangan sampai ada Wabup, Kampar menjadi tidak aman”, ungkap Hendrayani.

Hendrayani juga menjelaskan, bahwa ada enam partai dalam Koalisi Kampar maju, tentu kita melalui proses yang panjang dan aturan yang berat, ungkap Hendrayani.

Sementara itu, Ketua PKB Kampar yang termasuk dalam salah satu partai Koalisi Kampar Maju, Suharmi Hasan kepada wartawan mengatakan, bahwa dalam waktu yang tidak lama, posisi Wabup Kampar akan segera terisi.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH Datuk Rajo Bertuah kepada wartawan menjelaskan, bahwa dirinya siap selalu menerima siapa saja wakil bupati yang disampaikan oleh Partai Koalisi Kampar Maju. Baginya, sosok wakil yang terpenting adalah bisa membantu kinerja bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Wabup itu yang terpenting bisa seiring dan sejalan, serasi dan seirama dengan bupati untuk menjalankan roda pemerintahan. Bisa mengakomodir, menfasilitasi dan membantu bupati dalam konteks menjalankan roda pemerintahan untuk menjadikan Kampar lebih maju dan lebih baik, agar tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar”, ungkap Catur Sugeng.(Diskominfo Kampar)

Bintang Tamu di Podcast RRI, Hendri Septa Ceritakan Perjalanan Karirnya

PADANG(SP) - Sosok Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa beserta perjalanan karirnya dikupas sewaktu menjadi bintang tamu pada konten Podcast RRI Padang yang membahas biografinya di Studio Podcast RRI Padang, Ahad (28/6/2020).

Wakil Wali Kota yang berpasangan dengan Wali Kota Padang petahana Mahyeldi Ansharullah itu pun ditanyai beberapa hal oleh host cantik kepunyaan RRI Padang, Nadia Auviana.

Memulai tanya jawab, Hendri Septa pun ditanyai banyak hal terutama kapan ia memulai karir politik sehingga sampai menjadi Wakil Wali Kota Padang. Ternyata, dari pengakuannya, putra Anggota DPR RI Asli Chaidir itu pun sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Kota Padang fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode 2009-2014.

Begitu juga dari perjalanan pendidikannya, suami dari Genny Putrinda itu menamatkan pendidikan menengah di SMP Negeri 2 Padang dan SMA Negeri 2 Padang. Setelah tamat SMA, Hendri melanjutkan pendidikan di luar negeri yakni menjajaki Universitas Swinburne, Melbourne, setara Diploma III dengan gelar Advanced Diploma Business in Accounting.

Kemudian sambungnya, pria kelahiran Padang 6 September 1976 tersebut melanjutkan pendidikan ke Universitas Monash di Melbourne selama tiga tahun, kemudian pindah ke Universitas Central Queensland. Di sini, Hendri menamatkan pendidikan setara Strata 1 dengan gelar Bachelor of Business (Accounting) atau disingkat BBus (Acc).

Setelah itu, untuk mematangkan lagi ilmunya di bidang bisnis, Hendri kuliah Strata 2 di Universitas Deakin, hingga tamat dengan gelar Masters of International Business (MIB).

"Saya tidak pernah menduga bisa menjadi anggota DPRD bahkan sampai Wakil Wali Kota Padang. Semuanya berawal dari impian, namun alhamdulillah berkat usaha dan doa ternyata Allah SWT mengabulkannya," ungkap ayah dua anak itu.

Lebih lanjut ia mengungkapkan hobinya sebagai pemusik dengan menempati posisi drummer bergabung dengan salah satu grup band dengan warna musik underground.

"Hobby ini mulai saya geluti sejak masa SMA bahkan sampai saat ini. Saya masih aktif ngeband dengan kawan-kawan," ungkapnya.

Sementara itu untuk posisi jabatan yang ia jalani sebagai Wakil Wali Kota Padang ia siap untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

"Insya Allah semoga amanah ini dapat saya jalankan dengan sebaik-baiknya demi Kota Padang tercinta," pungkasnya. (Hms padang/sp/tomi)

Pool Test, Sebuah Tata Kelola Cerdas

Opini=====Oleh: Mahyeldi Ansharullah■■■■
Bekerja cepat, efektif dan efisien tentulah menjadi sebuah keniscayaan di zaman ini, apalagi pada masa tata kehidupan baru setelah dunia dilanda pandemi Covid-19. Cara-cara lama yang lamban dan cenderung menuju kemubaziran sudah saatnya diganti dengan tata kerja yang segera menjawab permasalahan.

Dalam tata kelola pemerintahan, sebenarnya sudah lama diapungkan perihal pemerintahan yang bersih (good government) tetapi dilakukan dengan penatakelolaan  yang baik (good governance). Ketika sesuatu dikelola dengan baik, output nya tentu akan baik juga, maka good governance akan menghasilkan good government.

Dalam penanggulangan Covid-19, saya rasa kita semua dihadapkan pada kenyataan bahwa sesuatu program sangat penting ditatakelolakan dengan baik, cara itu adalah sebuah hal yang mau tidak mau harus kita laksanakan. Pada mulanya kita hanya menyelesaikan persoalan Covid-19 pada orang-orang yang diketahui terinfeksi setelah menderita sakit lalu dibawa ke rumah sakit. Pasien-pasien itu diobati oleh dokter, ada yang kemudian sembuh tetapi bisa jadi karena penyakit lain lalu Covid-19 jadi trigger, maka ada yang meninggal.

Pengalaman penatakelolaan pasien-pasien yang terkena virus dengan serangan meluas (pandemi) bagi kita dan rumah-rumah sakit kita tentu tidak cukup sering. Bahkan ketika virus flu burung berjangkit pengalaman penanganan kita tidak banyak. Maka, kemudian dengan virus baru dari varian corona ini berjangkit, belum tersusun betul penatakelolaan penanggulangannya. Wajar kemudian ada dokter, perawat yang terimbas virus bahkan ada yang meninggal juga.

Sementara dokter dan tenaga medis saja bisa terkena, apalagi masyarakat awam yang tidak paham sama sekali dengan virus ini. Banyak warga masyarakat yang terinfeksi tetapi tidak memiliki gejala (OTG) tanpa disadari malah menularkan virusnya ke orang yang kondisi fisiknya lemah.

Maka penatakelolaan yang betul-betul safety terus diperbaiki oleh pemerintah. Bahkan badan dunia WHO juga melakukan hal serupa. Sebagai contoh, dari yang tadinya warga yang dianjurkan pakai masker adalah warga yang sakit saja. Tetapi kemudian diperbaiki protokolnya menjadi: semua warga jika berada di tempat umum harus menggunakan masker.
Penatakelolaan penanggulangan Covid-19 di Padang telah sampai kepada melakukan pembersihan di tingkat perangkat pemerintahan.

Saya telah menginstruksikan semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang diwajibkan mengikuti rapid test dan test swab. Ini semua agar ada ketauladanan. Bagaimana mungkin mengajak masyarakat untuk mengikuti rapid test kalau yang mengajak saja tidak melakukannya.

Dan akhirnya setelah berbulan kita lewati masa yang mencemaskan ini, kita semua menyadari bahwa diperlukan upaya melokalisir Covid-19 ini. Kita harus punya data yang konkret masyarakat yang terinfeksi, terdampak dan seterusnya. Kita perlu memetakan wilayah sebaran dan dimana-mana saja klusternya agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menangani agar mata rantai penyebarannya segera diputus.

Ada anggapan keliru bahwa angka-angka temuan mereka yang positif Covid-19 yang cenderung naik di Sumbar sebagai hal yang menakutkan. Soal penyakit tentu saja kita takut, siapa pula yang berani melawan penyakit. Tetapi, sekali lagi tata kelola pencegahan penyakit itu memang memerlukan angka-angka dan data yang jelas.

Taruhlah, angka yang dirilis oleh pihak Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand melalui Gugus Tugas Penangulangan Covid-19 itu misalnya kecil saja, apakah itu baik untuk kita? Belum tentu, angka yang dirilis kecil, tetapi pada hakekatnya ril di tengah masyarakat terdapat banyak yang terinfeksi dan terus menerus bertransmisi dari satu orang ke orang berikutnya. Apakah itu akan kita biarkan?

Jadi sesungguhnya kita beruntung memiliki dua laboratorium hebat di Sumatera Barat ini (satu lagi di Baso, Agam) dan memiliki tim hebat yang dipimpin Dr. Andani Eka Putra. Justru kita berharap para laborant yang bekerja di laboratorium itu senantiasa bisa banyak menyelesaikan penelitian sampel-sampel swab yang dikirim ke mereka. Itu pertanda kita mendapatkan data yang valid, sudah seberapa banyak warga yang ditest.

Saya mengapresiasi proposal yang disampaikan oleh Tim Covid Hunter Unand untuk melakukan survei cepat untuk aplikasi pool test Covid-19 di Kota Padang. Dengan itu pula kita akan lebih cepat mengetahui atau mendapatkan peta sebaran Covid-19 per kecamatan, bahkan dirinci lagi oleh tim Unand sampai per RT di kelurahan-kelurahan.

Tahapan pemilihan sampel dimulai dari tim Unand yang akan menetapkan sekitar 30 kluster tempat tinggal berdasarkan data rumah dan jumlah KK per kelurahan. Setiap kluster terdiri dari 57 rumah. Pekerjaan tim Unand ini  terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pengumpulan sampel swab naso dan oropharing serta tahap pemeriksaan di laboratorium.  Dinkes Kota Padang menyiapkan tim untuk survey yang terdiri dari pengambil sampel, pengumpul data sesuai form isian laboratorium dan tim untuk transportasi dan packing spesimen. Pengambil spesimen adalah tenaga kesehatan yang sudah dilatih khusus untuk itu.

Spesimen yang sudah diambil diantar langsung ke laboratorium yang dilengkapi dengan form tertulis. Spesimen dikirim dalam kemasan 3 lapis suhu antara 2-8°C. Kembali ke soal penatakelolaan yang saya sebut tadi, bahwa dengan apa yang dilakukan oleh tim Dr. Andani dkk dengan pool test nya, adalah sebuah kemajuan cara bekerja yang efektif dan efisien. Lima sampel diperiksa sekaligus, jika hasilnya negatif, maka kelima-lima pemilik sampel swab tersebut pasti negatif dan tidak perlu dilakukan penelitian lanjut.

Tapi jika ada yang positif, maka kelimanya diperiksa satu persatu yang mana yang positif dan mana yang negatif. Dengan demikian pekerjaan bisa cepat selesai sekaligus tidak membuang waktu, uang dan tenaga. Saya juga berharap ikhtiar dan inovasi seperti yang dilakukan Dr. Andani dkk itu hendaknya juga muncul di kalangan ASN serta masyarakat Kota Padang. Bagaimana kita dengan cara efektif dan efisien tetapi menghasilkan pekerjaan yang maksimal, kita bisa menjadi kota dengan keterlibatan partisipasi warga yang tinggi untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini.
Penulis adalah Walikota Padang

Sabtu, 27 Juni 2020

Nagari III Koto Aur Malintang, Pesona dan inovasi di Utara Padang Pariaman

Padang Pariaman(SP)- Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau. Sebagai wilayah yang otonom, tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing Nagari sangat ditentukan oleh masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan. Tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

Terkait dengan kondisi tersebut tentu dibutuhkan Pemerintahan Nagari yang profesional yang bisa menggali dan mengelola berbagai potensi yang ada serta bisa mengayomi semua pemangku kepentingan di Nagari. Peran sentral Pemerintahan Nagari salah satunya terletak pada peran Wali Nagari sebagai unsur pimpinan Pemerintah Nagari. Dengan demikian keberhasilan Nagari sebagai wilayah yang otonom menjadi maju dan sejahtera sangat ditentukan oleh kualitas dan kompetensi Wali Nagari.

Nagari III Koto Aur Malintang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan merupakan pusat pemerintahan Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Pada Tahun 2011 yang lalu Nagari ini dimekarkan menjadi empat Nagari yaitu Nagari III Koto Aur Malintang dengan pusat pemerintahan di Batu Basa Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan pusat pemerintahan di Aur Malintang, Nagari III Koto Aur Malintang Utara dengan pusat pemerintahan di Padang Lariang dan Nagari III Koto Aur Malintang Timur dengan pusat pemerintahan di Durian Jantung.

Dengan adanya pemekaran tersebut, maka terjadi perubahan terhadap batas-batas wilayah administrasi Nagari III Koto Aur Malintang menjadi :
Sebelah utara berbatas dengan Nagari III Koto Aur Malintang Utara
Sebelah selatan berbatas dengan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan
Sebelah timur berbatas dengan Nagari III Koto Aur Malintang Timur
Sebelah barat berbatas dengan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan
Walaupun telah dilakukan pemekaran Nagari, sebagai Nagari induk maka Nagari III Koto Aur Malintang juga sebagai pusat Kerapatan Adat Nagari yang menaungi tiga Nagari pemekaran diatas.
Nagari ini mempunyai luas wilayah 35 KM2, dengan topografi berbukit-bukit serta berada pada ketinggian rata-rata 500 m. dari permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 25oC – 30oC. sedangkan curah hujan berkisar antara 2.000 – 3.000 mm per tahun.

Setelah pemekaran, Nagari ini terdiri dari enam Korong yaitu
1. Korong Kampung Jambu dengan jumlah penduduk 1.030 jiwa
2. Korong Kampung Pinang dengan jumlah penduduk 1.900 jiwa
3. Korong Kampung Padang dengan jumlah penduduk  2.286 jiwa
4. Korong Kampung Surau dengan jumlah penduduk  886 jiwa
5. Korong Koto Kaciak dengan jumlah penduduk  1.518 jiwa
6. Korong Kampung Beringin dengan jumlah penduduk 1.088 jiwa

Walaupun memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup besar, namun pada sisi kualitas SDM masih menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang. Mayoritas penduduk masih bekerja pada sektor pertanian dengan pola tradisional serta masih terdatanya yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 136 orang.

Sarana pendidikan formal yang ada di Nagari III Koto Aur Malintang meliputi:
a. PAUD/TK : 8 unit
b. TK lanjutan : 1 unit
c. SD Negeri : 5 unit
d. MTsN : 1 unit
e. SMA Negeri : 1 unit

Sedangkan untuk kehidupan sosial keagamaan di Nagari ini terdapat 2 Mesjid dan 47 Mushalla tempat Ibadah Masyarakat dan tempat penyelenggaraan acara hari besar Islam dan acara Keagamaan lainnya. Disamping itu terdapat 12 Kelompok Majlis Taklim dengan jumlah anggota rata-rata 25 orang / Kelompok sebagai sarana pembinaan Rumah Tangga.

Pada bidang kesehatan, di Nagari III Koto Aur Malintang  terdapat 6 Buah Posyandu dengan 6 Orang Bidan Pendamping, 1 Buah Puskesmas 1 Buka 24 Jam untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pada saat ini Nagari III Koto Aur Malintang sedang berupaya untuk membenahi dan menciptakan inovasi-inovasi untuk kemajuan Nagari diantaranya dengan menciptakan Smart Nagari dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yakninya Smart City, dimana pada Smart Nagari akan disajikan beberapa bentuk pelayanan dan beberapa informasi terkait nagari seperti kegiatan dalam bentuk video, grafik maupun tulisan, selanjutnya dalam program Smart Nagari juga dapat diketahui kehadiran perangkat dan staf nagari.

“Selain bisa mengakses kehadiran perangkat nagari aplikasi Smart Nagari yang diberi nama Sipena Online itu juga disiapkan oleh Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang sebagai aplikasi pelayanan berbasis android  yang akan segera dilaunching yang diberi nama aplikasi pelayanan sesi kependudukan atau aplikasi pelayanan pemerintah melalui android dimana aplikasi tersebut dapat didownload melalui playstore yang berguna bagi masyarakat untuk mengurus administrasi pemerintahan dan berguna sebagai layanan panic button dalam artian dapat menyelesaikan masalah masyarakat dalam keadaan darurat seperti ketika terjadi suatu masalah dalam korong maka masayarakat dapat menekan tombol sesuai kebetuhan karean aplikasi ini terhubung dengan seluruh perangkat nagari seperti wali nagari, wali korong, kapolsek, babinkathibmas, puskesmas dan pemadam kebakaran. selain sebagai layanan pengaduan aplikasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurus surat-surat administrasi secara online seperti kepengurusan kependudukan.”Terang Azwar Mardian selaku Wali Nagari III Koto Aur Malintang.

Ia juga menambahkan disamping lebih menfokuskan ke layanan pemerintahan, Nagari III Koto Aur Malintang juga tengah menggali potensi pariwisata dimana nagari ini memiliki beberapa tempat wisata yang berpotensi untuk dikembangkan diantaranya Kawasan wisata Alam Ikan Larangan Kubu Koto Bimo “Sungai Sejuta Ikan”, dan Bukik Bulek. Saat ini Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang tengah menyiapkan Bukik Bulek sebagai salah satu destinasi wisata alam di Padang Pariaman.

“Ini akan dijadikan sebagai penggenjot inovasi-inovasi yang akan lahir di nagari ini, sebelumnya kawasan wisata ini sudah ada namun kurang terperhatikan, makanya pada tahun 2018 sejak dilantiknya menjadi Wali Nagari ini merupakan perhatian utama bagi saya karena kawasan wisata ini berpotensi sebagai income bagi nagari serta berpotensi untuk memberdayakan ukm-ukm yang ada di nagari ini sehingga juga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang ini dan juga dapat menggenjot inovasi-inovasi nagari yang saat ini pengerjaannya sudah sampai 30 persen sehingga diharapkan pada tahun 2021 nanti Bukit Bulek ini dapat rampung dan dapat beroperasi serta diperlukan dorongan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk percepatan penyelesaian pengerjaan kawasan wisata ini.”Tambahnya

Kawasan wisata Alam Ikan Larangan Kubu Koto Bimo “Sungai Sejuta Ikan” juga merupakan salah satu destinasi wisata karena setiap korong di Nagari III Koto Aur Malintang mempunyai aliran sungai ditambah dengan budaya ikan larangan ini telah terjadi secara turun temurun, tidak hanya sungai aliran irigasi saja sudah menjadi ikan larangan bagi sebagian kelompok masyarakat. Ini juga salah satu cara menggenjot inovasi nagari dibidang pariwisata yang dikelola langsung oleh Pokdarwis yang terdiri dari dua daerah yang dipisahkan oleh dua sungai  yang bernama Kubu Koto Bimo, dimana dalam Pokdarwis tersebut menangani tentang perikanan dan kepemudaan.

“Bumnag di Nagari III Koto Aur Malintang telah jalan sejak 2018 yang lebih fokus kepada pengelolaan pariwisata yang diberi nama Batu Basa Mandiri, sebelumnya Bumnag ini juga telah melahirkan sebuah program yang diberi nama AJO (Antar Jemput Online) yang diperuntukan sebagai alat transportasi antar korong, namun hal ini terhenti karena masalah administrasi kepengurusan AJO, tapi akan diusahakan kembali keberadaan AJO untuk memudahkan jaringan antar Bumnag di Nagari III Koto Aur Malintang.”Sambungnya

Nagari III Koto Aur Malintang juga memiliki Radio Anak Nagari yang diberi nama Suandri.FM yang lahir dari komunitas anak nagari yang digunakan untuk penyebuarlasan informasi publik. Radio ini jauh sebelumnya sudah namun karena kendala keuangan beberapa perangkat radio ini rusak dan saat ini pada tahap perbaikan yang ditargetkan akan beroperasi kembali pada bulan depan.

“Radio ini murni dikelola oleh komunitas pemuda yang tergabung diseluruh nagari yang didirikan pada tahun 2004 yang diperuntukan untuk penyebarluasan informasi terkait kegiatan dan kejadian yang ada di nagari dalam artian radio ini merupakan corong bagi nagari.”Lanjut Wali Nagari yang sudah menjabat dua tahun ini


Nagari yang memiliki keindahan alam sehingga dapat memanjakan mata setiap pengunjung yang datang ini juga memiliki seorang pemuda hebat yang bernama Aznil Mardin bergelarkan doktor yang mampu mengajak seluruh pemuda nagari untuk aktif serta menjadi founder gerakan amal beramal dan rumah kreatif serta dia berupaya agar gerakan ini tidak hanya pada tingkat nagari namun juga pada tingkat kecamatan.

“Amal Beramal yakninya gerakan para pemuda  Nagari III Koto Aur Malintang yang dibentuk setelah terjadinya Covid-19. Kegiatan yang dilakukan diantaranya membagikan sembako kepada warga yang tidak mendapatkan bantuan dampak sosial ekonomi Covid-19 yang dananya didapatkan dari donasi masyarakat baik yang ada di rantau maupun di ranah. Para pemuda seluruh nagari di Kecamatan IV Koto Aur Malintang saling bersinergi untuk membantu masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi Covid-19 termasuk lansia dan anak yatim.

Rumah kreatif yang dibentuk oleh Nagari III Koto Aur Malintang dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan bagi para pemuda untuk menjadi anak muda jadi. Beberapa kegiatan dilakukan di rumah kreatif tersebut diantaranya pada bidang kesenian, kuliner dan umkm.

“Pembentukan rumah kreatif ini bertujuan untuk membentuk para pemuda agar dapat mengisi kekosongan perekonomian seteleh pandemi ini berakhir, hal ini bertujuan agar perekonomian di nagari ini tetap berjalan setelah wabah Covid-19 ini selesai dan untuk menghindari lumpuhnya perekonomian nagari sehingga pemerintahan nagari memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemuda sesuai dengan minta dan bakatnya yang dibangun melalui komunitas bukan atas nama nagari yang lebih mengutamakan kebersamaan dan gotong royong” Tutur Sekretaris Nagari Asrul Khairi.

Nagari III Koto Aur Malintang, nagari dengan sejuta pesona alam dan memiliki pemimpin yang mengutamakan pembentukan Sumber Daya Manusia serta memiliki perangkat nagari yang kuat dan saling bekerjasama tanpa mengenal waktu untuk kemajuan nagari.(HumPro_PP)