Polling Pilkada Sumbar 2020

Hosting Unlimited Indonesia

Senin, 29 Juni 2020

Banperda DPRD Rohul Harmonisasi Perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Perumda RHJ

ROKAN HULU(SP)- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar rapat harmonisasi dengan Pemkab Rohul diwakili Kabag Hukum dan Pimpinan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya (PD-RHJ) Senin, (29/6/2020).

Pada Rapat Harmonisasi diruang Komisi Kantor DPRD Rokan Hulu dijalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah tentang Rencana Perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Prusda Rakan Hulu Jaya dan juga Ranperda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Prusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Rapat dipimpin Ketua Baperda DPRD Rohul Emon Casmon didampingi Anggota H. Depredi Kurniawan ST, MM, Sit Fikal Lumban Gaol, Gurka Pandiangan, Hardianto Sinaga, dihadiri Kepala Bagian Hukum Setdakab Rokan Hulu Erinaldi, Direktur Utama (Dirut) PDRHJ Marjeni, Direktur Produksi Fitria Yuliani, Direktur Keuangan dan SDM Roswi Husen, dan Kosi Adm/Umum Wika Imeliza.

Dalam kesempatan itu, Kabag Hukum Setdakab Rokan Hulu Erinaldi Perubahan Perda PD-RHJ nomor 33 Tahun 2002 dan juga Ranperda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Prusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMN.

Dalam Perda PD- RHJ sebelummya ada yang dilakukan perubahan atau revisi, diantaranya nama dari Perusahaan Daerah (Prusda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Penghasilan Dewas dan Direksi, komete Audit, Laba atau presentasenya.

Perubahan pada di bidang pengembangan usaha lain, karena pada Perda sebelumnya Investasi dibidang energi kelistrikan yang di investasikan oleh Pemkab Rohul dan sejumlah poin lainnya, juga akan direvisi bisa mencapai 50-70 persen. Dan pada pengajuan Ranperda ini setelah dilakukan audit dari Inspektorat Pemkab Rohul.

"Pengajuan Perubahan Perda PD-RHJ ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 Tahun 2017, dan setelah  diaudit oleh Inspektorat Rohul," katanya.

Dalam kesempatan itu Ketua Baperda DPRD Rohul  Emon Casmon dan Anggota Baperda
Depredi Kurniawan menyampaikan beberapa poin yang perlu dilakukan harmonisasi pada draf ranperda yang sudah diajukan Pemkab Rohul tersebut.

"Pada poin Ranperda Perumda RHJ Pasal 9 Ayat 44 untuk lebih  diperjelas, serta dibidang pengembangan bidang usaha sehingga PD-RHJ yang menjadi nama Perumda RHJ ini, benar- benar maju dan menjadi sumber Peningkatan Asli Daerah (PAD)," jelas Emon Casmon dan Delpendri

"Juga pada Ranperda nomor 3 Tahun 2007 tentang Prusda BPR untuk dikembangkan dibidang Konfensional dan Syariah,' tambah Delpendri Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Rohul, yang langsung dijawab Kabag Hukum Setdakab Rohul, katanya sudah ada dalam draf pada Ranperda dan tentang perubahan lainnya bisa dibicarakan pada pembahasan di Pansus DPRD Rokan Hulu.

Sesuai pantauan reperter media ini pada Rapat Harmonisasi pada Rencana Perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Prusda Rakan Hulu Jaya dan Ranperda Nomor 3 Tahun 2007, diterapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlihat beberapa kali ditanya Ketua Baperda DPRD Rohul langsung disepakati oleh Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

Sementara itu, melalui wawancara Direktur Utama PD-RHJ Marjeni, didampingi Direktur Produksi Fitria Yuliani menyampaikan ucapan terimakasih kepada Baperda DPRD Rohul yang sudah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Renperda Perumda RHJ tersebut di DPRD Rohul

Lanjutnya, setelah hari ini Ranperda ini sudah di sepakati oleh Baperda DPRD Rohul, diharapkan dilanjutkan pembahasannya di DPRD Rohul bersama Direksi Perumda RHJ dan Bagian Hukum Setdakab serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya di Pemda Rohul.

Saat ditanya, setelah nanti Ranperda ini disahkan menjadi Raperda, apa bisa menjadi pendorong Peningkatan PAD Rohul ?, dan Apa saja bidang usaha yang masuk dalam program Perumda RHJ ? dan Berapa PAD dari  Prusda RHJ di tahun 2019 lalu ?

Jawab Marjeni yang miliki pengalaman dibadang Perbankan ini, setelah disepakati Ranperda ini menjadi Perda, Pihak Direksinya berkomomitmen menjadikan Perumda RHJ sumber PAD utama di Kabupaten yang berjulukan negeri seribu suluk tersebut.

"Kami dari Direksi berkomitmen, melalui perubahan Perda ini, menjadikan Perumda RHJ sumber utama PAD Kabupaten Rokan Hulu kedepan. Sedangkan terkait PAD Di Tahun 2019 lalu, Perusda RHJ sudah sumbangkan PAD dari bidang PBB, Rertribusi Parkir dan Retribusi Sampah sebasar  RP 400 Juta, tentu bila ranperda ini sudah jadi Perda, PAD bisa lebih besar lagi kedepan," tuturnya.

Lanjutnya untuk jenis usaha  yang saat ini sudah pihaknya jejaki dan komunikasi hingga sudah menyurati Bupati Rohul, dibidang perkebunan, Pertambangan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan juga dibidang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan pelaksanaannya secara bertahap dan dalam kebersamaan untuk Rokan Hulu lebih maju lagi.

"Untuk itu kita sangat berharap Ranperda ini, diprioritas untuk  pambahasannya di DPRD Rohul manjadi Perda, sehingga bisa  disahkan sesuai dengan harapan pemerintah," pungkasnya. (Fah/Tim)

0 comments:

Posting Komentar