Polling Pilkada Sumbar 2020

Hosting Unlimited Indonesia

Selasa, 02 Juni 2020

Dibawah Kepemimpinan Yuswir Arifin, Kabupaten Sijunjung Raih Opini WTP Empat Kali Berturut

Sijunjung (SP) - Kabupaten Sijunjung kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) tersebut telah diterima oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin dan Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Bambang Surya Irwan di Aula Kantor BPK Provinsi Sumbar di Padang yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Yusnadewi, Rabu 20 Mei 2020 lalu.

“Alhamduliilah, Sijunjung kembali meraih opini WTP untuk keempat kalinya atas LKPD tahun 2019. Saya bersyukur atas raihan ini,”ujar Bupati seperti dikutip di infopublik.sijunjung.go.id.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyatakan bahwa capaian tersebut adalah hasil kerja keras bersama. Opini WTP adalah sebuah capaian opini yang baik dalam tata kelola keuangan di dukung dengan tata kelola pemerintah yang baik pula.

“Hasil ini  merupakan kerja keras  dari semua pihak  yang sudah bekerja dengan baik.  Kita selalu patuh dengan aturan dan peraturan dari BPK, sehingga Sijunjung kembali mendapatkan hasil  yang menggembirakan,” jelasnya.

Sementara itu diwaktu yang berbeda, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung, Welfiadril menyebutkan penghargaan opini WTP ini didapatkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sijunjung TA 2019.

“BPK Provinsi Sumbar mengapresiasi Kabupaten Sijunjung karena Sijunjung merupakan Kabupaten nomor dua tercepat menyampaikan laporan keuangan se-Sumbar,” ungkap mantan Kabag Organisasi Setdakab Sijunjung itu kepada sumatrapos.co.id diruang kerjanya, Selasa (2/6).

Selain itu dijelaskannya, peraihan opini WTP ini tentu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dan tim fasilitator.

“Perlu kita ketahui bersama, pemeriksaan barang dan modal tahun 2018 dan 2019 telah diperiksa oleh tim BPK RI selama 35 hari kalender kerja, sebagaimana yang dapat kita lihat sesuai dengan hasil Laporan Hasil Pemeriksa (LHP),” terangnya.

Lebih lanjut, LHP barang dan modal tahun 2018 dan 2019 itu merupakan anugrah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

“Pemeriksaan tersebut bersifat menyeluruh, baik berkaitan dengan keuangan, barang dan modal terutama sekali sarana dan prasarana dan termasuk dalam hal ini bangunan gedung kantor bupati oleh Dinas PUPR dan ruang inap Rumah Sakit oleh RSUD Sijunjung,” tuturnya.

“Berdasarkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ini, dapat kita ulas bahwa bangunan ruang inap RSUD itu sudah selesai sesuai dengan ketentuannya serta sesuai dengan rekomendasi BKP RI. Sedangkan, untuk bangunan kantor bupati dalam proses tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dan syarat dari BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(Dicko)

0 comments:

Posting Komentar