Polling Pilkada Sumbar 2020

Hosting Unlimited Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2020

Sesuai SE Bawaslu ASN dan Perangkat Desa di Rohul Komit Netralitas dan Jaga Sitkamtibmas Pilkada 2020

ROKAN HULU(SP) - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu, (Rohul) menyatakan netralitas dan menjaga sitkamtibmas dan tetap himbau taati protokol Kesehatan Covid-19 selama pelaksanaan tahapan hingga hari ha Pilkada yang digelar secara serentak pada bulan Desember tahun 2020 ini khususnya di wilayah Kabupaten yang berjulukan negeri seribu suluk itu.

Pernyataan itu sudah disampaikan melalui testimoni dalam beberapa vidio Rabu, (7/10), ada Kepala Dinas PUPR Rokan Hulu Anton, ST, MM, Camat Rambah Samo, H. Herokertus Sembiring , S. Sos Kepala Desa Tambusai Utara Ismar Antoni dan sebelummya sudah dinyatakan Pengurus APDESI setempat.

Hal ini berdasarkan Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa dasar Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.

Selain itu, berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017,  Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, tentang Displin Pegawai Negeri Sipil, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang memberi dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sanksi bagi yang melanggar, hukuman disiplin sedang, berat dan diberhentikan tidak dengan hormat.

"Intinya pada Vidio itu, ASN dan Perangkat Desa, komit netralitas pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Rokan Hulu. Dan 

mendukung Polres Rokan Hulu dan Polda Riau dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas, Pilkada terlaksana sehat dari Covid-19,  sejuk dan damai ditengah-tengah masyarakat".

Sebelumnya sudah diaksanakan kegiatan untuk netralitas ASN dan Perangkat Desa. Disampaikan Alamsyah, Anggota Bawaslu  kabupaten Rokan Hulu Devisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga ( DP. HAL ), ada tiga hal penting terkait dengan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN dan perangkat desa pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020

Pertama Bawaslu secara kelembagaan melakukan pengawasan Netralitas ASN dan perangkat desa terhadap keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan selama masa kampanye, dan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Kedua Fokus pengawasan Bawaslu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang, kepada pegawai ASN serta Kepala Desa dan perangkat desa dalam lingkungan unit kerjanya dan masyarakat.

Dan ketiga tindakan Bawaslu terhadap ASN yang melanggar itu maka Bawaslu melakukan tindakan kepada pegawai ASN dan perangkat desa yang berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Apabila sudah ada penetapan pasangan calon maka Potensi pelanggaran yang dilakuan oleh ASN dan perangkat desa itu sudah masuk kategori pelanggaran pidana,” pungkasnya. (Fah/Tim).

0 comments:

Posting Komentar