Polling Pilkada Sumbar 2020

Hosting Unlimited Indonesia

Jumat, 18 Maret 2022

Pemkab Sijunjung Serahkan LKPD 2021


Sijunjung(SP)
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 serta menandatangani berita acara LKPD pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jum'at (18/3/22). 

LKPD itu diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung, Iraddatillah kepada Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi di Padang. 

Kabupaten Sijunjung termasuk empat Kabupaten/Kota di Sumbar yang menyerahkan LKPD lebih cepat. Selain itu ada Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Panjang. 

Kegiatan itupun Wabup Sijunjung didampingi Wakil Ketua DPRD Sijunjung Syofian Hendri, Sekretaris Daerah Sijunjung, Zefnihan, Kepala BKAD, Endi Nazir, Kepala Inspektorat, Welfiadril dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Aprizal.

Pada kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi menyampaikan, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahannya, bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan ke BPK-RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Tetapi, pada hari ini Jumat 18 Maret 2022 kata Yusna Dewi, Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah dapat menyampaikannya ke BPK-RI untuk dilakukan Audit Rinci.

“Sijunjung ini termasuk yang tercepat dalam menyerahkan LKPD. Kami memandang LKPD ini kerja keras dari Bupati dan seluruh jajarannya yang melibatkan semua penanggung jawab keuangan dan kami akan segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap LKPD 2021 Pemkab Sijunjung selama 1(satu) bulan”, ungkap Yusna Dewi.

“Semoga saja perolehannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti penilaian tahun-tahun sebelumnnya dapat diraih oleh Sijunjung”, ujarnya. 

Ia berharap penilaian LKPD itu jangan hanya sekedar untuk mencari raihan predikat WTP saja, akan tetapi sangat diperlukan dan diharapkan sekali laporan keuangan yang berkualitas mulai dari pelaporan penganggaran, pelaporan pelaksanaan dan pelaporan hasil pembangunan yang saling terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Wabup Sijunjung Itaddatillah menyatakan bahwa Pemkab Sijunjung berkomitmen untuk memenuhi amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah khususnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian, Wabup juga mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar yang telah berkenan menerima laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2021. 

“Mudah-mudahan Pemkab Sijunjung kembali mendapatkan/mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, seperti opini LKPD tahun sebelumnya,” harapnya. 

Dikatakan Wabup, proses audit rinci oleh BPK RI merupakan proses peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan, dimana dalam proses audit tersebut akan ada arahan dan bimbingan dari Tim Pemeriksa BPK RI. 

“Kami sangat terbuka terhadap koreksi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah kami susun demi peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan di masa yang akan datang,” pungkasnya. (Dicko)

0 comments:

Posting Komentar